Agar Kemiskinan Tidak Menjadi Kekerasan

Agar Kemiskinan Tidak Menjadi Kekerasan*

Kemiskinan ibarat bom waktu yang kapan saja bisa meledak menjadi kekerasan yang dahsyat. Namun, kemiskinan tidak dengan sendirinya menimbulkan kekerasan. Selalu ada kondisi yang menjadikan kemiskinan berpotensi menjadi kekerasan dan pemicu yang membuatnya muncul ke permukaan.

Teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan keduanya adalah teori deprivasi relatif dari Robert Gurr (1971). Teori ini menyatakan tindak kekerasan selalu berawal dari ketidakpuasan yang disebabkan adanya kesenjangan antara nilai harapan dan kemampuan untuk menjadikannya kenyataan.

Harapan kesejahteraan rakyat miskin yang dibangkitkan oleh janji para elit politik kita misalnya, jika tidak diikuti dengan kemudahan dalam tindakan ekonomi sehari-hari akan menimbulkan ketidakpuasan yang begitu mudah terpicu menjadi kekerasan hanya karena suatu hal yang remeh.

Ketidakpuasan selalu mengarah pada objek pelampiasan. Orang menjadi demikian mudah marah karena tekanan hidup sehari-hari yang dihadapinya. Kita pernah mendengar maling sepeda motor yang dibakar hidup-hidup. Maling ayam yang dihajar sampai mati. Teman sendiri yang dibunuh begitu saja hanya karena olok-olokan yang membuat tersinggung. Pada tingkat masif, kita telah menyaksikan berbagai kerusuhan dan penjarahan di banyak tempat di negeri ini.

Puncaknya adalah kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Namun, keliru jika kita menganggap kekerasan massa berlangsung begitu saja secara spontan. Selalu ada kambing hitam (scapegoat) yang menjadi objek pelampiasan. Persoalannya mengapa kelompok tertentu tercipta menjadi kambing hitam? Dalam konteks negeri ini, mengapa etnis Cina seringkali menjadi objek pelampiasan dari berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan?

Buku ini menawarkan penjelasan historis, politik, dan ekonomi mengapa kemiskinan dapat meledak menjadi kekerasan dan mengapa etnis Cina seringkali menjadi sasaran. Fenomena yang perlu diingat adalah berbagai peristiwa kerusuhan dan penjarahan itu selalu muncul pada masa transisi kekuasaan.

Kesenjangan rasial
Pada masa kemerdekaan dulu, kerusuhan dan penjarahan yang menjadikan etnis Cina sebagai sasaran telah pula terjadi di berbagai tempat di Indonesia seperti di Medan, Surabaya, Solo, Padang, dan Palembang. Pada masa awal pergerakan nasional sebelum kemerdekaan juga terjadi peristiwa yang sama misalnya di Solo pada 1918.

Penjelasan historis yang dapat diterima menyangkut gerakan anti-Cina pada masa itu adalah kebencian kaum pribumi terhadap etnis Cina yang pada masa kolonial Belanda diposisikan lebih tinggi dari kaum pribumi baik secara sosial, politik, dan hak ekonomi.

Pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan diskriminatif berdasarkan ras dengan bangsa Belanda dan ras kulit putih menempati puncaknya. Ras Cina menempati posisi tengah. Sedangkan kaum pribumi berada di dasar terbawah. Tiap strata memiliki hak dan kesempatan yang berbeda dalam pergaulan sosial, hak ekonomi, dan pendidikan.

Kebijakan kolonial ini telah menciptakan kesenjangan luar biasa dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kaum pribumi menjadi petani dan buruh-buruh perkebunan yang miskin, terkecuali keluarga priyayi, tanpa hak politik dan martabat sosial. Ras Cina menjadi pedagang dan memiliki akses yang besar dalam mempengaruhi kebijakan kolonial.

Posisi orang Cina yang menguntungkan membuat mereka sebagian besar mendukung pemerintahan kolonial. Hanya setelah 1930-1942, muncul sebagian kecil orang Cina peranakan yang tergabung dalam Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang membela perjuangan kaum pribumi (hlm. 28).

Kesenjangan ekonomi, status sosial yang lebih tinggi, dan keberpihakan sebagian besar etnis Cina terhadap pemerintah Belanda itulah yang dulu memicu kebencian kaum pribumi. Ironisnya, pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto kembali menggunakan pola kebijakan kolonial tersebut.

Hak ekonomi politik
Guna menggenjot angka pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Soeharto memilih mendayagunakan orang-orang Cina yang dianggap lebih mapan dan berpengalaman dalam aktivitas ekonomi. Mereka ini diberi banyak keistimewaan dalam berbagai proyek, diberi peluang melakukan monopoli, dan diberi perlindungan terhadap berbagai tindakan subversif kaum buruh.

Meskipun demikian, mereka tidak pernah diberi peluang untuk memasuki dunia politik. Dicabut dari akar budayanya dengan memangkas simbol-simbol ke-Tionghoa-annya, misalnya dengan paksaan menggunakan nama pribumi, tidak diakuinya agama mereka, dan tidak pernah diizinkan mengekspresikan kegiatan budayanya secara publik.

Kebijakan rezim Orde Baru yang semata-mata menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan yang sampai saat ini tidak pernah terbukti terhadap konsep trickle down effect sebagai jalur pemerataan, menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Ingatan historis yang berujung pada prasangka terhadap etnis Cina sejak masa kolonial akhirnya justru terpelihara sampai sekarang.

Dan ketidakpuasan kaum pribumi akibat jebakan kemiskinan meluap menjadi kecemburuan sosial yang memojokkan etnis Cina sebagai kambing hitam. Jika pada masa reformasi ini kesenjangan ekonomi masih tidak ditangani secara memadai, tidak menutup kemungkinan etnis Cina akan kembali menjadi korban karena kecemburuan sosial kaum pribumi yang meletup menjadi kekerasan massal. Dan kita akan kembali dicatat dunia sebagai bangsa yang barbar.

*Muhammad Syafiq, Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya | Lansir dari: groups.yahoo.com – Sun Jul 4 18:36:01 WIT 2004.

* Rehal buku: Dari Ahong Sampai Ahmad: Kekerasan Politik dan Jebakan Kemiskinan Level Massa Akar Rumput •Penulis: Zaiyardam Zubir dan Lindayanti •Penerbit: INSISTPress •Edisi: I, Februari 2004.