Quo Vadis Pendidikan Guru

Quo Vadis Pendidikan Guru*

IDEALNYA, guru yang baik ialah yang memberikan masa depan cemerlang dengan membekali anak didiknya dengan visi yang tajam dan ilmu yang menjanjikan.

Fokus utamanya adalah kebenaran, keadilan, spiritualitas, dan cinta kasih dalam arti yang seluas- luasnya dan sedalam-dalamnya tanpa pandang bulu. Guru yang demikian adalah guru yang berjasa meskipun tanpa diberi tanda jasa. Guru yang demikian substansinya adalah pahlawan.

Nah, berdasarkan tatanan ideal itulah sering kali guru menjadi kambing hitam ketika anak-anak didiknya melakukan hal yang dinilai merugikan masyarakat. Ketika marak tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas di kalangan siswa, kekerasan pada siswa dalam sekolah hingga kasus percobaan bunuh diri pada siswanya, gurulah yang langsung dituding gagal dan ”tidak becus”dalam mengemban tugasnya mendidik generasi penerus bangsa.

Ironisnya lagi,tudingan tersebut sering kali disertai pandangan bahwa guru-guru hasil pendidikan guru di masa lampau, terutama di masa Hindia-Belanda, dirasakan lebih ”kompeten” dan lebih ”profesional”daripada guru-guru hasil pendidikan lembaga-lembaga pendidikan guru kita akhir-akhir ini (hlm ix). Benarkah demikian?

Buku ini mencoba menelusuri evolusi pendidikan guru di Indonesia, khususnya perkembangan dalam cara berbagai lembaga pendidikan guru di masa lampau mempersiapkan mereka untuk menjadi ”guru yang kompeten”. Fokus utama buku ini adalah perkembangan konsep ”kompetensi mengajar” (teaching competence) dan bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam program pendidikan dalam sekolah guru.

Setidaknya ada empat tahapan dalam evolusi sistem pendidikan guru di Indonesia yang dibahas dalam buku ini.Pertama, sistem segregated, yakni pendidikan guru zaman Hindia Belanda (bab II). Lalu, sistem egaliter yakni periode pendidikan guru pada zaman pendudukan Jepang (bab III).Berikutnya, rehabilitasi sistem yang membahas pendidikan guru pada era 1945–1949 (bab IV).

Selanjutnya ekspansi sistem, yakni pendidikan guru pada periode 1950–- 1965 (bab V). Yang terakhir adalah babak modernisasi, rasionalisasi, dan ambivalensi yang mengupas pendidikan guru pada periode 1966–1998 (bab VI).

Dari tahapan tersebut diketahui bahwa Kweekscholl adalah sekolah guru pertama yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada 1852, sedangkan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) adalah lembaga pendidikan guru pertama pada jenjang perguruan tinggi yang didirikan pemerintah Republik Indonesia pada 1954. Awalnya lembaga itu bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).

Pada 1963 melalui putusan presiden, nama PTPG diubah menjadi IKIP. Pada 1998 mulai terjadi konversi dari 12 IKIP yang ada menjadi universitas sepenuhnya (full fledged university) dengan nama ”Universitas Pendidikan” (Bandung) atau ”Universitas Negeri” (Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Makassar dan Manado) (hlm 2).

Apa yang bisa ditarik dari pembabakan tersebut? Melalui buku ini pembaca dicoba disadarkan— meminjam istilah Karl Marx—bahwa tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Begitu juga dengan sistem pendidikan guru. Dengan kata lain, kompetensi guru terkait erat dengan sosio-historis yang membayangi zamannya.

Artinya,guru pada zaman Hindia Belanda belum tentu kompeten jika diminta mengajar siswa pada zaman mondial seperti saat ini. Nah, apabila menginginkan lahirnya kembali profesionalisme yang realistik, kita harus memberi kesempatan kepada guru-guru kita untuk membangun kultur keguruan baru yang sesuai dengan kenyataan sosiokultural yang ada sekarang dan yang akan muncul di masa depan (hlm 190).

Perilaku birokrat kita yang kerap menggunakan konsep ganti pemerintahan ganti sistem pendidikan jelas tak dapat dibenarkan. Sebab, terbukti pergantian sistem demi kepentingan politis tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Lagi-lagi guru yang menjadi korban. Namun, bicara mengenai profesionalisme guru tanpa diimbangi dengan upaya menyejahterakan kehidupan guru adalah hipokrit.

Penghargaan yang tinggi selalu berbanding lurus dengan profesionalitas. Dalam teori behaviorism disebutkan bahwa perbuatan yang mengenakkan atau positif akan cenderung diulang manakala mendapatkan reinforcement (penghargaan). Lalu, sistem yang seperti apa yang mampu meningkatkan profesionalisme guru di negeri ini? Sayang buku ini tidak membahas dengan cukup detail. Ini menjadi sedikit kelemahan dari buku ini.

Meski demikian, secara keseluruhan buku ini telah mengenai sasarannya, bahwa tak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Guru yang masih menganggap bahwa cara mengajar yang diperolehnya saat mengenyam pendidikan sudah paten adalah guru yang sebenarnya sudah kalah sebelum bertanding. Sungguh sebuah ironi jika sikap tersebut dipertahankan.

*Edy Firmansyah, Pengelola Sanggar Bermain Kata (SBK) Madura. Sumber: Koran SINDO – Minggu, 19/08/2007.

*Rehal buku: Evolusi Pendidikan di Indonesia: Dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998/ Mochtar Buchori/ INSISTPress,  2007.