Krisis Pangan dan Ironi Kemanusiaan

Krisis Pangan dan Ironi Kemanusiaan*

Krisis keuangan global yang menimpa negara-negara maju, diyakini akan berpengaruh luar biasa bagi sektor perekonomian dunia. Apalagi, jika krisis itu menimpa negara-negara berkembang yang masih belum memiliki ketahanan ekonomi yang menjanjikan. Tentu, akibatnya akan semakin memperlambat laju pembangunan nasional, hingga berdampak negatif bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Ketika terjadi krisis keuangan global, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor kehidupan. Termasuk semakin peliknya krisis pangan yang dialami kaum petani. Problem krisis pangan bagi petani (khususnya masyarakat secara umum), merupakan bagian dari bencana kemanusiaan, yang pada gilirannya menjadi pemicu tingkat kesengsaraan dan kelaparan.

Sebagai bencana kemanusiaan, krisis pangan terus-menerus menghantui masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, kemunculannya semakin membuat orang tak berdaya menghadapi sindrom kelaparan, sehingga tidak jarang kematian akibat menipisnya kebutuhan makanan pokok menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat kecil.

Tradisi kemanusiaan yang dihadapi kaum petani, tidak bisa lepas dari proses penyingkiran secara sistematik petani kecil sebagai produsen pangan. Proses peminggiran ini, merupakan akibat kekalahan petani kecil dan konsumen dalam perebutan kebijakan pangan yang memihak pada Perusahaan Transnasional (TNC) bidang agribisnis.

Menurut Isabelle Delforge, dalam “Dusta Industri Pangan”, kekalahan petani kecil tersebut terjadi di berbagai sektor dan tingkatan. Sesungguhnya, bencana tersebut telah terjadi sejak peradaban manusia menerima keyakinan dan mitos bahwa “efficiency” sebagai satu-satunya prinsip dasar yang niscaya dipergunakan dalam pengelolaan lingkungan alam, ekonomi, dan berbangsa.

Apa yang dipaparkan Delforge di atas, secara tidak langsung telah menegaskan bahwa kaum tani selalu terpinggirkan akibat kebijakan-kebijakan yang menyudutkan, sehingga kaum tani semakin termarginalkan. Apalagi, ditambah dengan semakin gencarnya gerakan globalisasi dan liberalisasi perdagangan pangan yang dilandasakan pada kebijakan neoliberalisme. Maka, kesengsaraan petani pun akan terus menerus menjadi dilema bagi pembangunan nasional ke depan.

Kelaparan Akut, Implikasi Paling Kentara
Problema krisis pangan secara faktual, tidak hanya akan mempengaruhi produksi perdagangan pangan kaum tani, tapi juga akan mengakibatkan terjadinya kelaparan yang sangat akut. Bahkan, tidak jarang akan semakin menambah angka kematian akibat banyaknya orang yang kelaparan.

Dari cacatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), jumlah penduduk bumi yang mengalami kelaparan akut pada tahun ini berkisar pada angka 40 juta orang. Dengan demikian, total penduduk dunia yang kelaparan menjadi 963 juta orang dari sekitar 6,5 miliar penduduk dunia saat ini. Sungguh angka yang sangat tinggi. Namun inilah fakta yang harus kita terima akibat bencana kemanusiaan ini (krisis pangan). (Kompas, 10 Desember 2008).

Pada perkembangan selanjutnya, memang ada target yang diharapkan mampu mendongkrak tumbuhnya ketahanan pangan. Namun, target tersebut sangat sulit direalisasikan karena setengah dari penduduk dunia ini sudah mengalami kelaparan. Itulah sebabnya, Direktur Jendral FAO, Jacques Diouf, meluncurkan suatu laporan tahunan soal kerawanan pangan dunia yang menyebutkan bahwa krisis pangan banyak dialami keluarga miskin.

Mereka yang tak punya lahan, dan perempuan kepala rumah tangga. Dalam laporan “State of Foods Insecurity in World 2008”, Diouf menyerukan negara-negara kaya agar menginvestasikan USD 30 miliar pertahun dalam pertanian. Meskipun produksi pangan dunia meningkat, melebihi pertumbuhan penduduk, namun kelaparan tetap saja terjadi.

Ini terjadi bukan karena kelangkaan pangan, melainkan akibat kebijakan neoliberal bidang pangan di tingkat Internasional yang mengingkari kedaulatan dan hak dasar petani. Dulu, kita percaya bahwa pangan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Gizi pangan yang memadai merupakan hak dasar dan esensial bagi kehidupan, seperti dapat dilihat dalam Deklarasi HAM PBB “The UN Declaration of Human Right dan The UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”.

Optimalkan Deversifikasi Pangan
Menyikapi krisis pangan dunia, maka Indonesia sebagai negara agraris perlu memiliki kebijakan pangan yang menguntungkan kaum tani. Hal ini disadari, kaum tani merupakan produsen pangan yang sangat potensial bagi kemajuan pembangunan nasional.

Maka, dalam menghadapi ketahanan pangan 2009, pemerintah perlu fokus pada empat komoditas, yaitu beras, minyak goreng, jagung, dan gula. Keempat komoditas tersebut memiliki peran penting dalam mengontrol perdagangan pangan masyarakat. Jika salah satu dari komoditas itu, mengalami krisis dan fluktuasi besar-besaran, maka dampaknya akan berakibat fatal pada instabilitas harga pangan dan pasar.

Dari sekian komoditas yang menjadi fokus ketahanan pangan, peningkatan produksi beras merupakan prioritas utama yang perlu dikembangkan. Maka, rencana pemerintah untuk mengembangkan deversifikasi pangan sangat relevan bila dioptimalkan.

Deversifikasi pangan di sini, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Dalam artian, kita harus seimbang dalam upayanya meningkatkan produksi dalam negeri agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan di berbagai daerah.
Menurut Deputi Menko Perekonomian, Bayu Krisnamurti, konsumsi beras masyarakat Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain.

Bahkan, Indonesia menempati urutan tertinggi sebagai negara yang mengkonsumsi beras. Maka, tidak berlebihan, kalau deversifikasi pangan dalam konteks peningkatan produksi beras menjadi sebuah keniscayaan, sehingga kita bisa bertahan di tengah krisis pangan yang sangat akut.

Melalui pemberdayaan kaum tani, kita bisa membendung krisis pangan agar tidak terus menjalar dan mengakar kuat di tengah himpitan ekonomi yang sangat mencemaskan. Di samping menyengsarakan rakyat, krisis pangan merupakan ironi kemanusiaan yang memilukan dan dinilai sebagai faktor utama terjadinya kelaparan bagi ummat manusia.

*Mohammad Takdir Ilahi, Peneliti Utama The Annuqayah Institute Yogyakarta, Peneliti Utama The Annuqayah Institute Yogyakarta, Mahasiswa Perbandingan Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sumber: www.kabarindonesia.com – 12 Desember 2008.

*Rehal buku: Dusta Industri Pangan: Penelusuran Jejak Monsanto/ Isabelle Delforge/ Sonya Sondakh (penerjemah)/ INSISTPress, 2003, 2005.