Mengkritisi Peran FTA

Mengkritisi Peran FTA*

Siapa sangka bila ternyata Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sangat aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan pelbagai negara asing, baik dalam bentuk kerja sama multilateral, bilateral, maupun regional seperti halnya Free Trade Agreement (FTA)?

Siapa sangka jika Indonesia ternyata adalah negara yang “nekat” memiliki keinginan kuat dalam meliberalisasikan sistem perekonomiannya lewat perdagangan bebas? Untuk kepentingan inilah buku berjudul Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa ditulis oleh Martin Khor secara gamblang.

Dalam buku ini, Martin Khor menjelaskan bahwa dalam memberlakukan FTA, setidaknya negara tertentu harus memperhatikan enam unsur utama, yakni akses pasar dalam barang, jasa secara umum, sektor jasa spesifik, hak kekayaan intelektual (HKI), standar tenaga kerja, dan standar lingkungan dan makanan (halaman 50).

Sebenarnya unsur utama yang dirundingkan dalam FTA hanyalah unsur pertama, yakni akses pasar dalam barang saja. Adapun unsur lainnya merupakan isu pendukung yang baru saja muncul di akhir tahun 2000-an, seperti halnya unsur kedua dan keempat itu yang baru saja dimunculkan terkait isu baru GATT dan sekarang dalam WTO, begitu juga isu yang lain.

Salah satu alasan utama negara berkembang seperti Indonesia memberlakukan FTA sebagai bentuk kerja sama dalam bidang perekonomian adalah karena strategi dalam FTA dianggap mampu “menyuguhkan” terobosan baru dalam forum perundingan multilateral yang selama ini cenderung berjalan lamban.

Selain itu, hadirnya FTA bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mempercepat liberalisasi ekonomi dalam perdagangan bebas (halaman 11) karena liberalisasi ekonomi diasumsikan sebagai sistem yang ideal dalam membangun perekonomian bangsa, padahal dalam realitasnya tidaklah seperti yang diharapkan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa dengan adanya semangat mempercepat perdagangan bebas, jika tidak dibarengi dengan kesiapan diri dalam menyikapi liberalisasi ekonomi, justru berimbas pada petaka yang sangat membahayakan, yakni terombang-ambingnya perekonomian negara.

Dengan demikain, sebelum benar-benar memutuskan untuk menyatakan diri di FTA, alangkah baiknyaIndonesiasiap dengan strategi yang matang dan kebijakan ekonomi yang memihak pada rakyat.

Kesiapan yang dimaksudkan adalah berupa strategi jitu serta kebijakan ekonomi yang terencana, komprehensif, tegas, dan jelas keberpihakannya pada kepentingan nasional. Strategi dan kebijakan ekonomi ini merupakan acuan wajib bagi pemerintah dalam meratifikasi pelbagai kebijakan ekonomi (halaman 4).

Buku ini merupakan upaya kritis Martin Khor dalam mempertanyakan ulang urgensi Free Trade bagi negara-negara berkembang, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Martin Khor sangat menyayangkan eksistensi perekonomian Indonesia jika Indonesia terus-terusan melakukan kerja sama model FTA.

*Ammar Machmud (penikmat kajian sosial ekonomi, bergiat di pesanggrahan Kalamende Semarang). Versi cetak artikel ini pernah terbit di Koran Jakarta – Jumat, 24 September 2010.

*Rehal buku: Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa/ Martin Khor/ TWN & INSISTPress, 2010.