Mendesain Sawit Sejahtera

Mendesain Sawit Sejahtera*

Tahukah anda, dibalik kegagahan persawitan Indonesia tersimpan pelbagai konflik berujung tragis? Tahukah anda, realitas sawit Indonesia saat ini justru menjadi bumerang bagi perekonomian negara? Dan tahukah anda, ironisnya pemerintah kita justru abai terhadap realitas itu? Lalu, bagaimana sebaiknya cara ideal membenahi pelbagai problematika sawit? Buku hasil karya Tim Sawit Watch dan Tempo Institute ini bermaksud menjawab pelbagai deret pertanyaan itu.

Fakta membuktikan, bahwa dunia persawitan Indonesia kini ibarat raja limbung yang lumpuh dan buta. Saat ini, Indonesia memang dikenal sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia setelah Brazil. Tapi, ironisnya hal itu justru belum mampu meningkatkan derajat kemakmuran petani dan buruh sawit. Bahkan, sawit kini, justru cenderung menjadi ‘alasan utama’ terjadinya pelbagai konflik agraria di Indonesia. Cotoh konkrit adalah tragedi Mesuji yang terjadi pada 2011 silam.

Tragedi berdarah tersebut dilatarbelakangi adanya upaya memperjuangkan hak tanah dari penduduk setempat. Tapi, nyatanya nasib penduduk setempat berakhir tragis. Mereka dipaksa berhadapan dengan perusahaan yang mengerahkan pasukan keamanan, baik swasta maupun aparat TNI dan Polri. Tragedi Mesuji secara gamblang menegaskan bahwa adanya hubungan yang timpang antara pemerintah, perusahaan, perkebunan, dan penduduk lokal. Yang perlu mendapat perhatian serius bukan sekadar soal statistik, tapi Mesuji membawa pesan tegas ihwal pentingnya membenahi keruwetan praktik pengelolaan sumber daya alam, perkebunan, maupun pertambangan (hal: viii).

Harus diakui, pada tahun 2010, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sawit nomor satu dunia. Saat itu, Indonesia mampu memproduksi 22 juta ton minyak sawit mentah. Indonesia berhasil menggeser Malaysia sebagai raja Sawit (Kompas, 8/7/12). Namun sayang, industri perkebunan sawit Indonesia baru mampu menjadi pengekspor hasil industri hilir, sebatas pembuatan Cruide Palm Oil (minyak kelapa sawit). Sedangkan hasil industri hulunya, kita masih harus mengekspor dari negara lain.

Sawit Indonesia yang seharusnya digadang-gadang sebagai komoditas utama pemasukan terbesar negara, alih-alih menjadi bumerang perekonomian negara. Karena di beberapa daerah terbukti pelbagai kasus terjadi; sengketa kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif, izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sering berpindah-pindah tangan, dan juga relasi antara petani plasma dan perusahaan yang timpang.

Selain konflik agraria, persoalan pelik sawit lainnya adalah izin Hak Guna Usaha (HGU). Dahulu, tanah yang digunakan sebagai kebun sawit adalah milik masyarakat lokal setempat. Biasanya, tanah ini dipinjamkan kepada perusahaan selama semusim (25 tahun). Tapi, tanah-tanah ini ternyata disertifikatkan oleh perusahaan dengan status HGU berjangka 35 tahun tanpa sepengetahuan warga setempat. Bahkan, terkadang HGU itu bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Teorinya, jika HGU sudah habis masanya, tanak milik warga adat  itu secara otomatis menjadi tanah negara. Sungguh siasat yang licik!

Maka, tujuan kehadiran buku ini bermakud mendorong pihak-pihak terkait untuk segera membenahi pelbagai sektor perkebunan sawit dengan lebih serius, mendorong terbitnya regulasi yang berpihak pada petani, buruh sawit, dan masyarakat Indonesia dalam arti yang lebih luas (hal: ix).

Menuju Sawit Sejahtera

Dunia persawitan Indonesia sudah sepantasnya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Karena, faktanya seringkali pemerintah cenderung berpihak pada kapitalis ketimbang memperhatikan habitat perkebunan sawit serta nasib para petani dan buruh sawit. Jika sudah begini, bagaimana Indonesia mau menyejahterakan rakyatnya (utamanya petani dan buruh sawit), kalau kebijakannya saja disetir para kapitalis? Maka, mendesain sawit masa depan yang humanis tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan keselamatan lingkungan demi terciptanya kehidupan rakyat yang sejahtera merupakan kebutuhan yang niscaya.

Dalam buku ini disebutkan, setidaknya ada tiga cara untuk membenahi dunia persawitan Indonesia. Pertama, membenahi konflik tenurial. Konflik tenurial seperti tumpang tindihnya kepemilikan tanah, surat izin hak guna usaha yang sering berpindah tangan tanpa kejelasan, merupakan deret persoalan pelik sawit yang harus segera dibenahi. Pemerintah hendaknya mampu membenahi pelbagai persoalan tersebut dengan menerbitkan surat izin resmi hak guna usaha. Dan yang lebih penting, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang humanis dan pro-rakyat, tidak sekadar demi meraup keuntungan materi saja.

Kedua, membenahi struktur perkebunan. Struktur perkebunan sawit kita sedang semrawut. Buktinya, luas tanah untuk perkebunan sawit dari tahun ke tahun kian terus bertambah, tapi outputnya hanya berkutat pada industri hilir saja, sedangkan industri hulunya statis. Maka idealnya, perlu kajian serius dan komprehensif (sosio-ekonomi-lingkungan) untuk menangani ketimpangan perkebunan sawit ini.

Ketiga, membenahi pengelolaan lingkungan. Harus diakui, hutan kita yang semula tempat menghuni habitat makhluk hidup seperti orang utan, aneka tanaman herbal, anggrek, rotan dan lain sebagainya, harus rela tersingkir dan hilang atas nama sawit. Hal ini jelas tampak kentara sekali seakan sawit menegaskan bahwa dirinyalah yang paling berhak mendominasi, padahal tumbuhan lainnya juga berpotensi mendongkrak perekonomian negara. Idealnya, perkebunan sawit harus dirancang dengan prinsip-prinsip yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, setiap 100 hektare kebun sawit harus diselingi dengan kantong hutan konservasi. Fungsinya sebagai penyeimbang kebun yang monokultur (hal: 240).

Sekiranya ketiga upaya tersebut bisa diaplikasikan secara intens dan terarah, maka bukan tak mungkin dunia sawit Indonesia akan bangkit, dan tidak lagi dijuluki sebagai Raja limbung yang lumpuh dan buta, tapi benar-benar raja kuat dan perkasa, karena pelbagai konflik mampu tertangani dengan baik dan semua pihak yang terlibat dalam sawit, mulai petani, buruh, pengusaha sawit, hingga pemerintah pun dapat menikmati hasil kebun sawit dengan sejahtera.

*Peresensi adalah Ammar Machmud, pemerhati buku, alumnus IAIN Walisongo Semarang | Sumber: Harian KOMPAS – Senin, 4 Maret 2013.

*Rehal buku: Raja Limbung. Seabad Perjalanan Sawit Di Indonesia/ Mardiyah Chamim, Dwi Setyo Irawanto (penyunting)/ Sawit Wacth Indonesia, Tempo Institute, INSISTPress, dan Aliansi Desa Sejahtera, 2012.