“Angin Sorga” di Merauke

“Angin Sorga” di Merauke*

PARAPAT, Danau Toba, 29 Agustus 2009. Seperti biasa, koran Kompas selalu datang agak siang, sekitar pukul 10.00 wib. Maklum, perjalanannya cukup jauh dari Medan ke Toba, setidaknya 3-4 jam. KSPPM, tempat saya “bertapa”, pun biasanya dapat giliran terakhir diantar “tukang Koran”, karena letaknya paling jauh di antara pelanggan.

Seperti biasa, setelah membaca headline, saya langsung ke lembar opini, halaman 6-7. Di situ tertulis sebuah artikel opini berjudul: “Memandang Indonesia dari Merauke”, yang ditulis Arifin Panigoro, pengusaha cum politisi. Namanya tak asing bagi para aktivis mahasiswa 1998, karena selain pengusaha nasional, dia juga pernah dituduh Soeharto membiayai demostrasi mahasiswa di ujung senja kekuasaannya.

Ia mengawali artikelnya dengan cerita tentang pemberian gelar adat Warku Gebze dan sejak itu ia dianggap sebagai “namek” (saudara laki-laki) bagi masyarakat adat suku Malind Marori di Kampung Wasur, Merauke, Papua. Segera, dalam hati saya bertanya: Apa gerangan yang dilakukan Panigoro sehingga dia mendapat gelar adat itu? Apakah dia sudah atau sedang melakukan hal-hal yang berharga bagi masyarakat setempat saat itu?

Tentu saja artikel itu tidak memberi informasi secara eksplisit. Namun, Panigoro di dalam artikel itu menunjukkan betapa ia “ngiler” melihat hamparan tanah seluas 11 juta hektar di Papua selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, yang belum banyak tersentuh tangan pertanian.

Naluri bisnisnya langsung terasa, sebab ia ingin sekali menjamah “keperawanan” Merauke itu, dengan pertanian modern dan energi terbarukan—istilah “keperawanan” ini tertulis eksplisit dalam artikelnya. Ia mengajukan argumentasi bahwa ke depan Indonesia harus membangun pilar yang kokoh dalam bidang pangan, energi, dan pendidikan. Inilah yang disebutnya sebagai “segitiga pertahanan” menghadapi ekonomi global.

“Mungkin, dia sedang melakukan sesuatu di sana dalam kerangka ini,” demikian saya menjawab pertanyaan sendiri dalam hati, ketika itu.

*****

Kini, luas diketahui bahwa Panigoro di bawah bendera Medco, adalah salah satu pemain utama dari 46 perusahaan, yang kini menguasai sekitar 2.000.000 hektar tanah di Merauke untuk megaproyek bernama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) (hlm. 59-61). Luasan ini hampir setara dengan separuh luas Kabupaten Merauke. Untuk apa MIFEE? Apa tujuannya? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat adat di sekitarnya? Siapa yang diuntungkan dan dibuntungkan oleh megaproyek ini?

Inilah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang segera dapat dijawab tuntas dengan membaca buku Laksmi A. Savitri ini. Studi yang dilakukan berdasarkan penuturan dari “perspektif korban” ini memperkaya beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain R. Yando Zakaria dkk (2010), serta Laksmi A. Savitri dkk (2011).

Bagian pertama buku ini bercerita tentang latar belakang MIFEE. Megaproyek ini adalah bagian dari cara berpikir dunia yang kini semakin mengandalkan korporasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan korporasi semakin besar dan kuat, pada saat yang sama kapasitas negara berkurang dan dikurangi. Kita sedang menyaksikan dunia yang semakin nyata “When corporations rule the world”, seperti yang ditulis David C Korten (1995).

Dalam konteks pangan, negara-negara tak terkecuali Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya masih bertani, kini tak lagi memusingkan “kedaulatan pangan”—di mana petani dan setidak-tidaknya aktor-aktor lokal dan domestik menjadi kekuatan utama. Yang penting adalah terjaminnya “ketahanan pangan”, sehingga dibutuhkan produksi massal yang dalam ini hanya mampu dilakukan korporasi. Maka kini pemain utama di bidang pertanian bukanlah para petani tradisional, melainkan korporasi-korporasi besar yang menguasai produksi bibit, pupuk, pascapanen, distribusi, harga, dan seterusnya.

Dengan kata lain, MIFEE adalah salah satu wujud konsep food estate, “…yakni pengkonsentrasian areal produksi areal produksi bahan pangan di satu lokasi dalam luasan tanah yang besar. Tujuannya, menciptakan industri pertanian modern untuk mencukupi kebutuhan pasar domestik dan global dengan menggunakan teknologi modern, berbasis ilmu pengetahuan modern, dan dikelola secara modern” (hlm. 4).

Bagian kedua menjelaskan sistem tenurial, hubungan antara orang Malind/Marind dengan tanahnya. Seperti kebanyakan masyarakat adat di Nusantara, Batak umpamanya, identitas orang Malind juga melekat dengan tanahnya. Orang dari kedua suku ini dapat dicari asal-usulnya, kampungnya, hanya dengan menyebut marga. Karena itu, tanah merupakan identitas. Bahkan, tanah tidak hanya dipahami dalam relasi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga secara spiritual. Tanah bagi mereka: suci. “Tano on badia do di roha nami,” kata orang Batak. Artinya: “tanah ini suci dan tertanam di hati kami”.

Pada awalnya, setiap anggota marga Batak dan Malind tidak pernah memiliki tanah secara individual, tetapi dimiliki secara kolektif (customary atau communal right). Individu hanya memiliki hak pakai, sedangkan kepemilikan secara bersama-sama. Tak boleh diperjual-belikan. Namun, seiring perkembangan waktu, sebagian besar tanah di Tanah Batak kini sudah dimiliki secara individual. Memang tidak ada angka yang pasti, namun tanah-tanah marga yang dimiliki kolektif di sana cenderung semakin menurun.

Bagaimana orang Malind? Tampaknya sistem tenurial tradisional ini masih berlaku sangat ketat bagi mereka sampai saat ini. Bukan hanya soal hak kepemilikan tanah, bahkan pihak lain pun tak boleh berburu atau sekedar memancing tanpa ijin dari marga pemilik! (hlm. 16-17). Lalu bagaimana ceritanya tanah ini bisa terjual ke Medco atau Rajawali?

Pada hampir semua struktur dan formasi sosial, bukan hanya pada masyarakat adat atau tradisional, pada masyarakat modern pun, kekuasaan atau akses tak pernah terdistribusi secara merata (asymmetric power distribution, APD). Selalu ada sekelompok elit atau oligarki yang mendominasi mayoritas yang lain. Dalam kondisi semacam itu, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut, korporasi biasanya “mendekati” para elite marga, dengan berbagai cara dan metode.

Hal ini dijelaskan dalam Bagan 2 Proses Perampasan Tanah (hlm. 67). Namun, bagaimanakah dinamika perpindahan “hak kepemilikan” berlangsung? Siapa aktor-aktor yang terlibat, bagaimana peran mereka, adakah ketegangan maupun pertentangan dalam proses perpindahan hak itu? Kekuatan apa yang ada di bawah permukaan yang membuat orang Malind menyerah dan menjual tanahnya?

Bagian ini juga menceritakan kebijakan pembangunan Orde Baru yang mendorong migrasi penduduk ke Merauke, khususnya dari Jawa dan  menjadi predominant dalam bidang ekonomi (mungkin bersama Bugis-Makassar). Sementara itu, penduduk lokal berkubang dalam lingkaran kemiskinan. Arus migrasi ini tampaknya juga tidak dibarengi proses “pembauran” yang baik, sehingga yang terjadi justru terjadinya bentuk-bentuk segregasi sosial.  Di halaman 29 diceritakan:

“…kampung transmigran atau kampung yang didominasi oleh penduduk pendatang pada umumnya terletak dekat dengan pusat-pusat perhubungan ke kota, misalnya di titik penyeberangan sungai, muara sungai, dekat pelabuhan pantai, dan pinggir jalan beraspal. Kampung lokal umumnya terletak di belakang kampung-kampung ini dan lokasinya lebih menjorok ke dalam. Setiap kali warga kampung lokal bepergian ke luar kampung, mereka akan melewati kampung-kampung pendatang…”

Bahkan, Laksmi sudah tak mampu menahan “perasaan” dan sampai pada kesimpulan ironik bahwa “Mereka, bangsa Marind, para pemilik tanah, telah menjadi orang lain—Sang Liyan, di Tanah Air sendiri” (hlm. 25).

Kenapa ini sampai terjadi? Bukankah selama 10 tahun belakangan bupati Merauke orang setempat dan mungkin juga sebagian besar anggota DPRD yang merupakan policy maker di daerah itu? Kenapa ketimpangan pembangunan (the uneven development) warisan Orde Baru ini tidak berubah meski Papua secara keseluruhan telah memasuki era baru “otonomi khusus”? Lalu, adakah sejarah dan potensi ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang di sana?

Ketika melakukan riset di Bintuni, Papua Barat, belum lama ini (2013), saya juga mendapatkan data mencengangkan: per tahun 2011, kabupaten pemekaran dari Manokwari ini memiliki penduduk sebanyak 54.194 jiwa, di mana 46,69 persen di antaranya merupakan pendatang (Kompas, 30/6/2012). Para pendatang ini juga semakin dominan secara ekonomi. Potensi konflik berbasis ketimpangan seperti ini tak boleh diabaikan semua pihak.

Bagian ketiga merupakan elaborasi lebih detil tentang proses dan dinamika pengaturan (governmentality) dan pemberadaban (civilization) yang berlangsung terhadap manusia Marind, yang telah mengubah mereka menjadi manusia-bukan-diri-sendiri. Pengaturan dan pemberadaban ini dimulai dari kedatangan misionaris Kristen (1915) yang berusaha menghilangkan budaya “mengayau”, mendirikan sekolah, serta memperkenalkan budaya baru kekristenan.

Orde Baru memperkenalkan model pemilihan kepala kampung dan terjadinya “pepera” yang membuat warga tercerai-berai. Periode Soeharto ini juga ditandai dengan program transmigrasi dan mengucurnya berbagai bentuk bantuan langsung pemerintah, mulai dari program Bangdes, IDT, ABRI masuk desa, dan seterusnya.

Pada masa reformasi juga berlangsung berbagai bentuk bantuan sosial seperti perumahan, program perbaikan kampung, raskin, BLT, dan seterusnya. Dan yang paling anyar adalah hadirnya MIFEE. Semua bentuk pengaturan dan pemberadaban ini berangkat dari satu premis: mereka (orang lokal) adalah obyek!

Pada bagian ini juga diuraikan serbuan korporasi-korporasi melalui berbagai bentuk manipulasi “hukum adat” yang disertai dengan janji-janji “ansor” (angin sorga). Mereka datang dengan ekspresi “niat baik”: memberi uang tali asih, uang ketuk pintu, atau penghargaan atas tanah ulayat. Perusahaan juga berjanji membangun gereja, menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, membangun infrastuktur jalan, listrik, air bersih, dan sebagainya. Semua janji ini ternyata—sejauh ini—hanya angin sorga belaka.

Manipulasi hukum adat dimaksud dapat digambarkan berikut:

“Perusahaan menyodorkan makna pemberian uang sebagai uang pinangan. Perusahaan ibarat laki-laki yang sedang meminang sang Mama. Mama atau ibu adalah personifikasi tanah sebagai perempuan atau ibu yang menghidupi orang kampung” (hlm. 61-62).

Manipulasi ini tampaknya tak selalu dilakukan dengan kekerasan. Berbeda dengan penguasaan tanah yang berlangsung di berbagai wilayah, seperti “perampasan tanah” oleh PT Inti Indorayon Utama di Tapanuli, awal 1990, di Desa Sugapa atau Pandumaan-Sipituhuta pada 2009-saat ini, yang didasarkan pada konsesi yang diterima perusahaan dari Menteri Kehutanan, serta di bawah represi birokrasi dan aparat keamanan.

Di Merauke, setidak-tidaknya berdasarkan buku ini, tampaknya tidak terlihat secara jelas represi langsung aparat negara (khususnya polisi, militer, dan birokrasi) dalam proses “perampasan tanah”. Yang berperan besar adalah broker kampung dan broker kota, yang masing-masing bergerak di jalur adat dan peraturan perundang-undangan (hlm. 67).

Berbeda dengan Merauke, ketika kaum bapak dan elite desa “menggadaikan” tanahnya kepada Indorayon di Sumatera Utara, kaum perempuan Sugapa-lah yang bergerak dan berjuang mempertahankan tanahnya. Gerakan kaum perempuan—didukung kelas menengah kota dan terpelajar, juga gereja—inilah yang menjadi embrio gerakan sosial Batak menentang PT Indorayon/TPL hingga saat ini (Manalu, 2009; 2012). Apakah hal semacam ini tak terjadi di Merauke? Buku ini tidak memberi informasi ke arah itu.

Satu lagi catatan penting dalam bagian ini adalah, bahwa perempuan dan anak selalu menjadi korban pertama dan utama dalam setiap perubahan sosial, ekonomi, politik yang tidak menguntungkan, khususnya pada masyarakat patriarkis. Perempuan dan anak bukan hanya korban HIV/AIDS yang menular dari perilaku seks liar suami, seiring dengan berkembangnya industri seks pasca-MIFEE. Tetapi, pendapatan keluarga yang tidak sebanding dengan janji-janji perusahaan juga membuat kaum ibu harus mendahulukan kecukupan konsumsi bapa dan anak-anak. “Tubuh mama menjadi kurus seperti pinsil karena hanya makan satu kali satu hari” (hlm. 73). Kutipan ini sudah jelas menggambarkan kegagalan MIFEE!

Bagian terakhir, keempat, adalah uraian tentang adanya secercah harapan, oase. Kita masih menemukan sekelompok masyarakat Malind, seperti Kampung Makaling, yang tidak sudi menjual tanahnya.  Makaling adalah satu-satunya kampung di Distrik Okaba yang secara keras, tegas, dan tanpa basa-basi menolak menjual tanahnya. Sebaliknya, mereka justru mampu mengolah tanah secara produktif dengan pola tanam polikultur yang sangat menguntungkan.

Apakah bibit perlawanan di kampung ini karena peran Paitua Sitompul yang berasal dari Tanah Batak yang menjadi menantu dan penasihat adat Mayo Ndaman? Saya kira tidak! Karena di kampungnya sendiri sedang berjaya PT Toba Pulp Lestari di utara atau PT Sorik Mas Mining di selatan. Setidak-tidaknya perlu didalami aspek-aspek personal yang membuatnya berpengaruh dan memiliki visi reformis tentang agraria.

Selain itu, pendalaman aspek sejarah mikro-lokal, pengorganisasian, spirit perlawanan, atau peran-peran yang dimainkan pihak lain, baik individu maupun organisasi seperti gereja atau mahasiswa, misalnya, perlu dilakukan untuk mereplikasi oase di Kampung Makaling ini ke seluruh penjuru Merauke dan Papua. Apa yang membuat mereka berbeda dengan komunitas lain yang sudi menjual tanahnya?

*****

Menurut saya, buku ini berhasil mengungkap detail persoalan riil yang dihadapi orang Malind dengan hadirnya megaproyek MIFEE. Buku ini sekaligus menjadi “penyambung lidah” mereka, orang-orang kecil yang selama ini hanya dijadikan obyek.

Saya sangat menyukai karya Laksmi A. Savitri ini karena metode penulisannya yang “thick-description”. Banyak detail yang penuh rasa dan nuansa. Metode penulisan seperti ini membawa kita seolah-olah ikut dalam alur cerita, bahkan terbawa emosi. Tak terasa, saya tiba-tiba sudah sampai pada halaman terakhir.

Saya juga sangat suka karena keberpihakannya. Sebagai peneliti dan penulis, Laksmi lebih banyak memilih dan mengutip “orang-orang kecil” sebagai narasumbernya. Ini sebuah pilihan yang berani ketika berhadapan dengan mereka yang sering berpikir sesat tentang “keilmiahan”.

Namun sebagai seorang pelajar pemula “ilmu politik”, saya merasa kurang puas dengan penjelasan-penjelasan “aspek politik” baik lokal, nasional, dan global dalam proses perampasan tanah di Merauke ini. Berbeda dengan judul bukunya “Korporasi dan Politik Perampasan Tanah”, saya merasa kurang mendapat uraian komprehensif tentang pertarungan antar aktor politik di berbagai level itu dalam proses perampasan tanah dimaksud.

Apakah di sana tidak berlangsung kontestasi dan contention? Jika memang tidak ada, saya pesimis melihat adanya potensi gerakan perlawanan massif di sana. Semoga saya salah.

Terakhir, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Buku yang tipis fisiknya, tapi sangat tebal maknanya. Saya sendiri merasa, saya masih harus belajar banyak untuk menghasilkan karya seperti ini.

*Pengulas: Dimpos Manalu, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UGM | Artikel ditulis sebagai bahan Diskusi dan Bedah buku “Korporasi & Politik Perampasan Tanah”  di Magister Adminitrasi Publik, Fisipol, UGM. Senin, 25 November 2013.

*Rehal buku: Korporasi & Politik Perampasan Tanah/ Laksmi A. Savitri/ INSISTPress/ Edisi: I, Oktober 2013