(Resensi Buku) Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh

(Resensi Buku) Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*

Buku yang berjudul “Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh”, ditulis oleh empat orang penulis. Oleh karena itu sebelum mengupas isi dari buku ini selayaknya terlebih dahulu mengenal para penulis buku ini secara singkat. Yang pertama Affan Ramli, seorang pengajar Sosiologi di Universitas Teuku Umar dan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, beliau juga Kolumnis Harian Aceh (2009-2011) dan menulis di berbagai koran, jurnal ilmiah dan buku. Yang kedua Arianto Sangaji, beliau adalah kandidat Ph.D di bidang Critical Human Geography di York University, Kanada__yang sebelumnya meraih gelar M.A di bidang Political Theoris di University Birmingham, Inggris. Beliau juga adalah Kolumnis di harian KompasSuara Pembaruan dan Indoprogress. Yang ketiga Fahri Salam, seorang penulis dan wartawan; tinggal di Yogyakarta. Dan yang keempat adalah Sulaiman Tripa, seorang dosen pada Fakultas Hukum di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. penulis artikel di surat kabar, majalah, tapakmaya dan jurnal.

Aceh sejak masa kerajaan Aceh Darussalam pada ke 16 telah menjadi pesona buat dunia Timur maupun Barat untuk datang ke Aceh, salah satu faktornya ialah posisi geografis Kerajaan Aceh Darussalam di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, sehingga Aceh menjadi titik temu yang sangat strategis bagi pedagang-pedagang dunia Timur dan Barat. Selain posisi yang strategis, Aceh memiliki komoditi yang melimpah seperti kain kapas, sutera, linen, lukisan, mentega, minyak, candu, tembakau, alat-alat besi, emas dan tentunya lada hitam. Mengetahui komoditi yang berlimpah di Aceh, makanya Portugis juga ingin menguasai daratan Aceh. Oleh karena itu, demi mendapatkan kekayaan Aceh, Portugis merapkan politik devide et empera (pecah belah).

Buku yang berjudul “Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh”, yang terdiri dari empat bab menggambarkan bahwa sejak masa penjajahan bahkan hingga saat sekarang ini kekayaan Aceh terus diserbu pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam bab satu yang ditulis oleh Arianto Sangaji Penjajahan: Serbuan Kapitalisme Global di Aceh, memaparkan sudut pandang kesejarahan dan wawasan kritis tentang cara kerja dan logika dasar kapitalisme. Arianto Sangaji menegaskan bahwa kapitalisme berkembang bukan karena globalisasi. Kapitalisme menjadi global karena sifat tertentu yang memang sebati tertanam dalam sistem tersebut. Wood (2003: 131) bilang bahwa kapitalisme global terjadi bukan karena kapitalisme bekerja dalam skala global, tetapi lebih dari itu dan paling pokok adalah karena watak dasar kapitalisme itu sendiri. Katanya masalah-masalah yang kita hadapi berkaitan dengan globalisasi, ketidak adilan sosial, jurang yang kian lebar antara kaya dan miskin, kehancuran lingkungan hidup, kebangkitan demokrasi dan sebagainya, bukan semata karena ekonomi bersifat global. Penyebab-penyebab masalah tersebut adalah kapitalisme itu sendiri, tidak penting ia bersifat nasional atau internasional.

Arianto Sangaji memaparkan perkembangan kapitalisme, setidaknya ada tiga hal yang mendasar berkaitan dengan perkembangan kapitalisme dan kita bisa menambahkan kekhususan Aceh di tengah semua perkembangan tersebut kata Arianto Sangaji.

  1. Pelipatgandaan Primitif Salah satu bagian dari praktik pelipatgandaan primitif dengan Aceh adalah pembenahan (konsolidasi) kekuatan penjajah Belanda di akhir abad XIX. Kemudian setelah penghancuran Aceh, sepak terjang perluasan modal di Nusantara menjadi lebih dinamis. Aceh di zaman penjajahan adalah contoh paling tepat mengenai praktik pelipatgandaan primitif yang disusul dengan praktik penjajahan modern. Setelah masa penjajahan berlalu, modal transnasional pun terus mengalir ke Aceh yang menghasilkan komoditi bahan mentah untuk pasar global. Kita bisa memperpanjang daftar praktik pelipatgandaan primitif yang modern di Aceh, menyusul serbuan modal besar-besaran setelah kemerdekaan. Serbuan kapitalisme terhadap Aceh seperti: – Tanah-tanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat lokal dirampas, lantas dialihkan kepada perusahaan-perusahaan kapitalis untuk dijarah dan dikeruk. – Kebijakan Indonesia membela dan menerapkan pelipatgandaan primitif di Aceh telah dimulai sejak 1977, pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menggusur banyak gampong di Aceh Utara untuk membela kepentingan PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) dan Mobile Oil.
  2. Pemerasan Buruh Dalam kapitalisme, pemerasan terhadap buruh aktif sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga kerja cadangan. Semakin besar atu tinggi persentase tenaga kerja cadangan, peluang terjadinya pemerasan pun lebih terbuka karena kelas pemodal dapat menekan posisi tawar kelas pekerja aktif.
  3. Perusakan Lingkungan Umat manusia di planet ini menghadapi aneka ancaman akibat pemanasan global oleh peningkatan kadar gas karbon dioksida (CO2) di atmosfer bumi. Sehingga terjadilah program perdagangan karbon global untuk mencegah percepatan krisis lingkungan dunia yang ditimbulkan di negeri-negeri kapitalis maju, tetapi dengan cara menekan negeri-negeri terbelakang untuk mengurangi laju kerusakan alam, khususnya hutan-hutan tropis. Siasat semacam ini, tentu saja bermaksud tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap alam, tetapi juga mengeruk keuntungan melalui mekanisme pemberian pinjaman uang atas nama alam.

Pada bagian dua yang berjudul “Perlawanan Adat Berdaulat: Ideologi dan Epistemologi” yang ditulis oleh Affan Ramli, pada bagian kedua ini adat dan mukim dihadirkan dan ditempatkan sebagai alat atau peluru untuk melawan dan membendung arus dan gerak kapitalisme dalam konteks Aceh. Untuk tujuan itu, adat dibersihkan dari berbagai penyederhanaan dan selubung takhayul (mitos) yang melemahkannya sebagai alat perjuangan. Tulisan Affan Ramli ini berusaha menyusun rancang-bangun ideology adat dan diterjemahkan ke tingkat strategi dan praktik gerakan. Berbicara masalah perlawanan, ada tiga penggagas utama teori dalam perlawanan ini yaitu: lawan penguasaan (counter hegemony) dari Antonio Gramsci, gerakan tanding (counter movement) dari Karl Polanyi dan politik jelata (infrapolitics) dari James C. Scott. Gramsci menyasar pejabat Negara, Polanyi membidik kekuatan pasar dan Scott mencabar ideologi. Untuk kebutuhan pembahasan perlawanan gerakan adat terhadap serbuan kapitalisme di Aceh, tulisan Affan Ramli ini membatasi penjelajahannya pada teori Scott saja yaitu mencabar ideologi.

Dalam bagian satu dalam tulisan Arianto Sangaji telah dijelaskan bagaimana kapitalisme menyerbu Aceh, lalu pertanyaannya ialah; apakah yang dimiliki rakyat Aceh untuk melawan serbuan kapitalisme tersebut? Dalam keadaan dimana hukum nasional buatan partai politik tidak dapat diandalkan, yang tersisa hanya dua pilihan hukum lain, yaitu hukum syari’at dan hukum adat. Masalahnya, hukum syari’at di Aceh terlalu diarahkan untuk menangani kejahatan pidana karena hukum syari’at di Aceh belum memiliki gagasan menangani kejahatan kapitalisme. Dengan demikian, tersisalah satu-satunya pilihan, yaitu hukum adat. Affan Ramli membagi ragam gerakan adat di Aceh kedalam empat bentuk: Pertama, adat ningrat (feodal). Gerakan ini untuk membangkitkan kembali kekuasaan kaum bangsawan lama atau setidak-tidaknya berusaha merebut ruang berperan lebih besar bagi mereka. Kedua, adat upacara (ritual). Bagi kelompok ini, paradigmanya adalah pelestarian adat dalam pengertian yang paling konservatif, karena itu berwatak mundur kebelakang (regresif). Ketiga, adat kuasa (politik). Kelompok menggunakan adat untuk membangun dan menjaga kekuasaan mereka yang mapan selama ini di Aceh. Keempat, adat rakyat (berdaulat). Ini adalah warga mukim-gampong yang menggunakan adat untuk mengelola diri dan sumberdaya (self-governing community). Pada saat yang sama, adat menjadi benteng mereka membela diri berhadapan dengan kapitalisme primitif yang mengintai untuk mencaplok seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya sumberdaya alam Aceh.

Adat berdaulat satu-satunya ragam gerakan rakyat yang potensial dapat menghasilkan aturan-aturan adat tanpa henti, di masa kini dan masa depan. Adat berdaulat satu-satunya model gerakan masyarakat adat Aceh yang dapat memberi perlawanan efektif terhadap serbuan kapitalisme asing ke Aceh dan kebijakan-kebijakan pemerintahan partai politik yang melicinkan serbuan itu. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas terjawab sudah bahwa alat Aceh untuk melawan serbuan kapitalisme adalah “Adat Berdaulat”. •Dalam paham pandangan perlawanan, adat adalah pelembagaan akhlak perlawanan masyarakat Aceh terhadap segala bentuk penghisapan manusia dan alam semesta •Membangun ideologi adat berdaulat sebagai pedoman praktis kader-kader gerakan. •Membangun mazhab epistemologi paham perlawanan. •Menyusun dan siasat tindakan perlawanan yang ampuh menghadang laju serbuan kapitalisme global di Aceh.

Pada bagian tiga berjudul “Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat”, yang ditulis oleh Sulaiman Tripa. Tulisan Sulaiman Tripa ini memperkaya khazanah kita tentang dinamika ruang politik bernama mukim, dalam upayanya memakai kekuatan adat untuk mencapai kedaulatan dalam bingkai sejarah Aceh. Mukim bagi Aceh merupakan konsep pemerintahan lokal asli yang diperkuat oleh sultan Iskandar Muda melalui Qanun al-Asyi atau Meukuta Alam, ini merupakan penguatan keberadaan mukim sebagai suatu lembaga resmi dalam tatanan pemerintahan adat di Aceh. Namun ada satu hal yang kurang mendapat tempat adalah mengenai hukum sebagai “kesatuan masyarakat hukum” terutama konsep mukim dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah kuasa hukum (yurisprudensi) nya. Namun amat disayangkan keberadaan mukim dibatasi bahkan ditiadakan sejak lahirnya UU Nomor 5/1979 tentang Desa. Terjadi penyeragaman di seluruh Indonesia dimana semua bentuk asli kesatuan masyarakat hukum adat lokal yang sangat beragam dan khas seperti mukim di Aceh diberangus habis. Hukum tentang penyeragaman desa itulah yang akhirnya menyulut kesadaran akan pentingnya menyelamatkan konsep pemerintahan lokal asli yang dalam konteks Aceh, tiada lain adalah mukim. Perlawanan ini tak pernah mati, kesadaran warga kesatuan masyarakat hukum adat lokal terus mekar, bahkan mulai merambah sampai ke aras nasional.

Pada bagian terakhir atau bagian bab yang berjudul “Praktik Perlawanan Mukim Berdaulat”, yang ditulis oleh Fahri Salam, tulisan beliau memotret bagaimana sejumlah mukim di Aceh dewasa ini menggeliat dan bersiasat memperjuangkan kedaulatan kedaulatan ditengah terpaan dan cengkeraman agen dan praktik-praktik kapitalisme yang sudah sangat merasuk dalam pikiran (hegemonik). Dalam tulisan Fahri Salam praktik perlawanan masyarakat mukim digambarkan secara rinci dari tiga mukim yang ada di Provinsi Aceh ini yaitu mukim Lampanah, Lamteuba, dan Lutueng. Mukim Lampanah terletak di kecamatan Seulimeum, kecamatan terluas di kabupaten Aceh Besar.

Dalam sejarah Kesultanan Aceh, mukim Lampanah berada dalam federasi Sagoe XXII Mukim, artinya persekutuan 22 mukim, di bawah kuasa seorang ‘panglima sagoe’ yang tunduk pada sultan. Mukim ini mulanya terbentuk kata sekretaris mukim sudah ada sejak zaman entadu atau beberapa generasi sebelum mereka lahir. Jika ada permasalahan dalam mukim Lampanah ini misalnya seperti persengketaan di laut. Kadang, bila nelayan mengadakan patroli pada malam jum’at, mereka melengkapi senjata tajam, sebagai perwakilan lembaga adat yang harus mengedepankan jalam damai, perlu bersikap tenang dalam keadaan paliang berbahaya sekalipun. Panglima Laot Mukim Lampanah ini harus pandai melakukan diplomasi.

Mukim Lamteuba terletak di Lembah Seulawah Agam, mukim Lamteuba termasuk satu kawasan penghasil padi di Seulimeum, Aceh Besar. Menurut tuturan masyarakt, nama Lamteuba dari ‘ilham teubai’ artinya alat gali tanah dari bahan besi dan berukuran tebal sebagai perkakas orang-orang yang kali pertama mendiami mukim ini untuk bercocok tanam. Dari segi aturan adat, mukimLamteuba tergolong lengkap , tak sekedar larangan melainkan juga sejumlah sanksi bagi pelanggar. Mantan mukim Lamteuba yang bernama Hasyim Ibrahim berani menegakkan kedaulatan atas sumberdaya alam dikawasan Lamteuba. Pawang Uteun Marhaban mencontohkan, Hasyim Ibrahim tak segan menegur tentara yang melakukan kegiatan penebangan kayu dihutan sewaktu ramai pembalakan liar. Istilah disini, belaiu berani bawa parang kata Marhaban.

Mukim Lutueng terletak di kecamtan Mane, kabupaten Pidie. Menurut Amin Hasan, Pawang Krueng Mukim nama lutueng mengacu pada kata ‘lon tueng’ artinya ‘saya terima’, menunjukkan sikap atau nilai masyarakat setempat yang menerima secara terbuka para tamu yang datang ketempat mereka dengan tujuan baik. Salah satu contoh aturan mukim Lutueng tentang sungai berlaku untuk semua penduduk, tak hanya warga Mane, tak peduli warga sipil, tentara, polisi, atau mantan kombatan. Pokoknya, kalau misalnya siapa pun yang melanggar aturan adat, kami tetap menindak sesuai yang telah kami putuskan, yang telah diputuskan dalam aturan adat ujar Imeum Mukim Sulaiman.

Setelah resiator uraikan isi dari buku ini yang berjudul “Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh”, ada beberapa hal yang menarik dari buku ini yang ditulis oleh empat penulis ini. Pertama, para penulisnya mempunyai pengalaman serta wawasan yang luas kalau kita lihat dari biografinya masing-masing dan ini terbukti melalaui karya mereka dengan menghadirkan sebuah buku yang bernuansa lokal (Aceh) namun pembahasannya mendunia. Kedua, referensi dari buku ini sangat banyak bahkan mempunyai referensi dari buku-buku yang berbahasa Inggris sehingga pembahasannya begitu mendalam, singkat dan jelas. Ketiga, buku ini mempunyai indeks, ini menandakan bahwa buku ini berkualitas. Dan yang keempat ialah dari sampul buku ini mempunyai filosopi yang bernilai tinggi terutama pada gambar rencong yang berlumuran darah disandingkan dengan lambang mata uang asing menggambarkan isi buku ini bahwa Aceh diserbu oleh kapitalisme.

Buku merupakan karya yang dihasilkan oleh pikiran manusia jadi kebenaran yang berasal dari manusia itu bukan sesuatu yang mutlak jadi pasti ada kesalahan maupun kekurangannya walaupun dari kekurangan itu kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Menurut resiator sendiri ada beberapa kekurangan dari buku ini, adapun kekurangannya yaitu: Pertama, dari segi peletakan tulisan yang tidak rapi sehingga resiator sendiri ketika membacanya tidak fokus karena bentuk tulisannya yang tidak rapi. Kedua, Aceh memiliki banyak kabupaten/kota yang berbagai macam suku namun hanya tiga mukim yang diteliti itu pun dua dari mukim itu berada dalam satu kabupaten (Aceh Besar) dan satu kabupaten lagi yaitu Pidie. Seharusnya setiap wilayah mewakili satu mukim karena setiap wilayah mempunyai adat masing-masing.

Dalam akhir tulisan resensi buku ini ialah saran resiator kepada pembaca (khususnya mahasiswa) bahwa kita sebagai mahasiswa yang berperan sebagai calon akademisi serta calon intelektual kedepannya sudah selayaknya untuk banyak membaca buku dan salah satunya buku yang harus dibaca mahasiswa adalah buku Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh, agar kita sebagai mahasiswa khususnya Mahasiswa Aceh mengetahui bahwa di Aceh ini ada satu pemerintahan lokal asli yaitu mukim, yang mana mukim merupakan benteng terakhir untuk melawan kapitalisme yang telah menancapkan kukunya di Aceh ini untuk mengambil kekayaan sumber daya alam Aceh.

*Oleh: Husaini Muzakir Algayoni  | Tulisan ini merupakan Juara 1 dalam Lomba Resensi Buku dalam rangka Milad-3 Sosiologi Agama tahun 2015, se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

*Rehal buku: Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh / Affan Ramli, Arianto Sangaji, Fahri Salam, dan Sulaiman Tripa/ INSISTPress dan Prodeelat, 2015.