Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya

Rp 45.000,00

Description

Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan adat.

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan tersebut menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan tersebut mengakui masyarakat adat sebai penyandang hak, sujek hukum, dan pemilik atas wilayah adatnya. ****

Inkuiri Nasional untuk HAM Masyarakat Adat yaitu satu metode atau cara kerja yang dipilih Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan secara sistematis dan bersifat terbuka. Inkuiri Nasional merupakan gabungan fungsi KOMNAS HAM yakni penyelidikan, kajian, kampanye, dan rekomendasi kebijakan, yang akan diterapkan secara komprehensif dan terpadu: mulai dari investigasi, analisis, pelaporan, saran dan rekomendasi, sampai dengan penumbuhan kesadaran masyarakat, dan pendidikan hak asasi manusia.

Dalam upaya mendukung Inkuiri Nasional untuk HAM Masyarakat Adat tersebut, INSISTPress menerbitkan ulang buku: Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, karya Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati.

Buku ini dijadikan bahan bacaan dan akan dideseminasikan dalam acara ‘dengar keterangan umum’—public hearing (Agustus – November 2014) Inkuiri Nasional untuk HAM Masyarakat Adat di beberapa wilayah (region), yaitu Sumatera (Sumatera Utara), Jawa (Banten), Bali-Nusa Tenggara (NTB), Kalimantan (Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi tengah), Maluku, dan Papua.


•Judul: Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 •Penulis: Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati •Penyelaras bahasa: Prima Sulitya W.  •Perancang sampul: Andy Seno Aji •Foto sampul: Armin Hari •Perwajahan isi: Dwi Fajar •Penerbit: INSISTPress •Edisi: II, Agustus 2014 •Kolasi: 14x21cm; iv+65+188 halaman.