Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi Di Indonesia

Rp 50.000,00

Description

“Buku ini adalah laporan penelitian terkait platform politik atau haluan politik 12 parpol peserta Pemilu 2014 tentang isu ketimpangan. Pertanyaannya, apakah parpol yang berkompetisi dalam pemilu di Indonesia dewasa ini memiliki haluan politik dan komitmen terkait isu ketimpangan sosial-ekonomi? Jika komitmen itu ada, sejauh mana hal itu tercermin dalam program, kebijakan, tindakan, dan perilaku partai, baik di tingkat pusat maupun daerah?

Pertanyaan-pertanyaan di atas dan upaya mencari jawaban serta penjelasannya melalui riset, jelas merupakan kebutuhan yang signifikan bagi bangsa kita. Pertanyaan-pertanyaan di atas penting tidak hanya dalam rangka peningkatan kualitas pelembagaan parpol, melainkan juga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu ke pemilu di negeri ini. Dalam bahasa lain, kajian semacam ini diperlukan agar partai politik kembali ke “jalan lurus dan benar”, serta terhindar dari perangkap “benalu” bagi pemerintahan dan demokrasi Indonesia.” Syamsuddin Haris, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

“Ketimpangan saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/1998 cenderung stabil dan membaik, tetapi ketimpangan yang ada belum dapat diselesaikan. Sebagai contoh kesenjangan wilayah antara Jawa dengan luar Jawa: tahun 1985 sebesar 54,4%-45,6%, sementara data tahun 2012 sebesar 57,6%-42,4%. Tidak ada perubahan yang berarti dari dua wilayah tersebut. Demikian juga jika kita melihat pada pembagian kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, hampir tidak mengalami perubahan dalam 12 tahun terakhir, yaitu sekitar 83%-17%.

Dari segi pendapatan, ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur dari gini ratio juga mengalami kenaikan dari 0,38 di tahun 2010 menjadi 0,41 pada tahun 2011. Artinya, jurang pendapatan tertinggi dan terendah semakin lebar. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di Indonesia, tetapi yang utama adalah tidak adanya strategi utuh yang sudah mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, terjaminnya hak-hak asasi manusia serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, ketimpangan juga belum mendapat perhatian dari aktor-aktor utama penyelenggara negara, seperti partai politik dan parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka masih melihat ketimpangan sebagai isu nomor dua dibandingkan dengan korupsi, pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi ataupun pertumbuhan ekonomi.” Beka Ulung Hapsara, Program Manager INFID.


•Judul: Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi Di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian •Penyusun: Tim Peneliti INFID dan LIPI •Pengantar: Syamsuddin Haris & Beka Ulung Hapsara •Penerbit: Pustaka Sempu kerjasama INFID & LIPI •ISBN: 978-602-8384-88-9 •Edisi: I, Agustus 2014 •Kolasi: 17x24cm; xii + 130 halaman.

>> opini, komentar, ulas buku, bacaan terkait: