Gramsci: Marxian yang Demokrat

Gramsci: Marxian yang Demokrat*

ORDE Baru adalah kenangan yang membekas dalam, saat Soeharto cs didewakan. Sepanjang 32 tahun masyarakat tak bisa memperoleh pemikiran alternatif. Rakyat hanya boleh manut. Yang bandel-bandel -meskipun sekadar protes minta kenaikan gaji yang menjadi haknya- tidak saja dipinggirkan, tetapi juga ditindas.

Padahal, tanpa sadar, sikap ini pula yang menyumbang terjadinya krisis. Pada situasi itu, dalam pengertian Gramsci, berlakulah apa yang disebut ideological hegemony, di mana topik-topik penting untuk dominasi (yang esensial untuk melanjutkan kontrol dari kelas yang berkuasa) hadir secara berlebih-lebihan dalam kebudayaan. (Perdue, 1986).

Konsep itu juga menjelaskan, kenapa pada rezim Orba buku-buku mengenai Gramsci berbahasa Indonesia mustahil didapat. Gramsci adalah seorang pemikir kiri sekaligus aktivis komunis yang menentang rezim Mussolini di Italia zaman Perang Dunia II. Dua peran itu: pemikir kiri (yang kontra developmentism-nya Orba) dan komunis aktif adalah sesuatu yang di-haram-kan rezim Soeharto.

Setelah Orba runtuh, buku Gramsci, seperti juga Karl Marx, Tan Malaka, Georg Lukacs (dari dimensi politik) atau siapa pun-kecuali Salman Rushdie yang melecehkan agama–mestinya sah-sah saja. Paling tidak atas nama kebebasan informasi.

Meski ide-ide Gramsci sudah tersebar luas pada berbagai sumber kontemporer, buku berjudul Gagasan-gagasan Politik Gramsci paling tidak menjadi simbol kebebasan berpikir yang lebih tegas lagi sekaligus mendukung upaya menghapus bekas-bekas hegemoni Orba yang secara tak sadar menempeli pikiran kita.

Terjemahan Gagasan-gagasan Politik Gramsci karangan Roger Simon yang diterbitkan Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar bukanlah buku pertama tentang Gramsci yang muncul pasca-Orba. Pustaka Pelajar pada saat yang sama menerbitkan Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga karya Muhadi Sugiono dan tujuh bulan sebelumnya penerbit itu juga memunculkan Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni karya Nezar Patria dan Andi Arief. Ketiga buku itu sama-sama membahas atau memanfaatkan kerangka analisis Gramsci. Jadi, bukan bukunya Gramsci.

Karya Simon ini tidak bisa disebut sebagai buku teks politik belaka. Seperti juga Gramsci yang bukan akademisi melainkan praktisi, isi buku ini mengimplisitkan energi operasional. Pengarang menjelaskan dengan lugu konsep-konsep penting Gramsci seperti hegemoni, ideologi, nasional-kerakyatan, revolusi pasif, masyarakat sipil, tetapi dengan ketebalan konteks sejarah dan analisis beberapa negara yang relevan untuk usaha menuju masyarakat sosialis.

Tulisan Simon terbagi dalam 13 bab/bagian yang pendek-pendek mirip essay. Untuk keperluan pemahaman konseptual, Simon menekankan Bab 2 sebagai titik awal. Di sanalah dirunut beberapa konsep Gramsci yang penting. ***

ANTONIO Gramsci (1891-1937) adalah pemikir Italia yang bertitik tolak dari marxisme tetapi mengambil jalan yang agak berbeda dengan Karl Marx (1818 – 1883). Thesis Marx yang mendewakan struktur ekonomi sebagai basis penentu struktur apa pun di atasnya seperti politik dan kebudayaan, ditolak oleh Gramsci (juga Georg Lukacs).

Dalam revolusi, menurut Gramsci, meraih kontrol atas ekonomi dan aparatus negara tidaklah cukup. Yang penting juga adalah meraih cultural leadership dalam seluruh masyarakat. (Ritzer, 1996). Dari sinilah, Salamini (1981) menilai Gramsci (telah) memainkan peran kunci dalam transisi dari economic determinism ke posisi marxian yang lebih modern (yang di antaranya critical theory dari penganut mazhab Frankfurt).

Berkaca dari runtuhnya partai-partai second internasional -seperti Partai Sosialis Demokrat Jerman-Gramsci memandang determinisme mekanis (istilahnya untuk ekonomisme) cenderung menumbuhkan sikap pasif dengan menunggu keruntuhan ekonomi… dan hal ini melemahkan munculnya inisiatif-inisiatif politis dari gerakan buruh. Sikap ekonomistis dipandang Gramsci sebagai sebab utama kegagalan Partai Sosialis Italia… dan mengakibatkan timbulnya sikap pasif dalam menghadapi fasisme. (hal. 6)

Gramsci lalu mengajukan konsep hegemoni yang taktis dan berbeda dengan Lenin. Konsep hegemoninya Lenin adalah strategi untuk revolusi yang harus dijalankan kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas.

Gramsci memberi dimensi baru terhadap konsep itu. Menurut Gramsci, hegemoni mencakup peran kapitalis dan anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh (hal. 21).

Maka hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus (hal. 20). Teori hegemoni inilah yang bagi Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan koersif negara hanya sebagai pilihan terakhir bila “kesadaran spontan menemui kegagalannya” (Gramsci 1971:12, dikutip Sugiono, 1999).

Bila pemikiran ortodoksmengantar ke negara komunis totalitarian, ide Gramsci yang mengedepankan konsensus justru menginginkan sentralisme demokratis yang menawarkan rumusan yang elastis yang akan tetap hidup jika terus menerus ditafsirkan dan disesuaikan dengan kebutuhan (hal. 158).

Dalam buku Simon ini terlihat gagasan politik inklusif, yakni untuk meraih hegemoni Gramsci menolak perjuangan ekonomi-korporasi (economic-corporate) atau perjuangan lokal yang terbatas pada kepentingan kelas tertentu. Gramsci menekankan pembuatan konsensus antarkelompok sosial yang ada. Konsep nasional-kerakyatan mengharuskan mereka yang ingin meraih hegemoni memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni, yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi (hal. 24).

Kelompok sosial yang dimaksud, misalnya, gerakan perempuan, gerakan perdamaian dan berbagai gerakan minoritas etnik dan kaum muda atau terpelajar (hal. 24). ***

IDE pemikir yang sering dianggap terbesar setelah Karl Marx ini ternyata hidup melampaui zamannya. Idenya tentang civil society menjadi penting di tengah perdebatan dikotomis antara poros Hegelian-Marxian (yang memberi posisi unggul terhadap negara) di satu pihak dan Mills, de Stael, Mohl, de Tocqueville di pihak lain (yang berusaha mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas) (A.S Hikam, 1996)

Civil society versi Gramsci didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat kapitalis merupakan anyaman yang rumit dari hubungan dua kelas besar: pemodal dan buruh. Hubungan sosial ini terjelma dalam berbagai organisasi dan lembaga yang terdiri dari gereja, partai politik, serikat dagang; media massa, lembaga kebudayaan dan lembaga sukarela. Semua hubungan sosial dan organisasi tersebut (kecuali negara dan watak koersifnya) oleh Gramsci dinamai masyarakat sipil (civil society) (hal. 28)

Tipikalitasnya adalah selain melihat civil society sebagai superstruktur di mana proses perebutan posisi hegemonik terjadi, Gramsci juga memberi tekanan penting pada cendikiawan (organic intelectual) yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. (lihat A.S Hikam, Demokrasi dan Civil Society, 1996).

Di sinilah, Gramsci menurut Norberto Bobbio (1976) mengutamakan consensual basic of civil society dibandingkan coercive basic of political society. Sehingga, selain sebagai wadah kelompok sosial dominan untuk mengatur konsensus dan hegemoni, civil society juga dapat dipahami sebagai wadah di mana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (subordinat) dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif-hegemoni tandingan (counter-hegemony) (hal. 28).

Kontribusi Gramsci masih relevan untuk era politik modern. Paling tidak, menurut Perdue (1986), pemikirannya impresif (meskipun tidak sistematis) dan menawarkan cukup visi pluralis bagi orang Barat yang menganggap kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang membusuk, tetapi masih menginginkan institusi politik yang demokratis.

Sejalan dengan pandangan pluralis ini, buku yang terkesan disusun oleh tangan orang kiri ini pun tidak harus dipandang sebagai kebenaran tunggal. Sebagai alternatif mungkin lebih bijak.

*Oleh: Risang Rimbatmaja, peminat kajian masalah komunikasi politik, sarjana komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Sumber: Harian KOMPAS – Minggu 26 Maret 2000.

*Rehal buku: Gagasan-gagasan Politik Gramsci/ Roger Simon/ Penerjemah: Kamdani dan Imam Baehaqi/ Pengantar: Mansour Fakih/ INSISTPress dan Pustaka Pelajar, 1999.