Pangan, Jurang Penindasan di Pusaran Politik?

Pangan, Jurang Penindasan di Pusaran Politik?*

Fakta-fakta buku ini memang membuat getir sekaligus mencerahkan, berapa tidak buku yang dilengkapi grafis kartun ini menampilkan beberapa pragmen contoh salah urus dan ketimpangan yang terjadi pada pangan dunia, dari mulaiIndia, Afrika hingga Indonesia.  Bagaimana sebuah penggambaran tentang keluarga-keluarga dari lapisan masyarakat dan ekonomi yang berbeda dalam menghadapi musim paceklik yang menyiksa dalam judul Hikayat Tujuh Keluarga Dalam Model Spitz, di sana memang tidak membandingkan kuantitas setara karena setiap figur keluarga diberi sejumlah bulan yang sama dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Kita dapat melihat, konsumsi dari tiap keluarga yang berbeda dalam jumlah bulan yang sama bisa jadi berbeda-beda. Di sini kita membandingkan situasi dari tiap keluarga.

Yang patut-penting diketahui adalah pemetaan bagaimana rakyat paling mudah menderita kekurangan makanan, dikatakan buku ini bahwa kelaparan dikarenakan: pertama, tidak ada persediaan uang sementara bahan makanan naik, hasil panen dijual murah pada saat panen, kemudian mereka harus membeli kembali dengan harga yang tinggi, yang dapat untung paling besar adalah para spekulan. Akibatnya rakyat akan memiliki hutang yang lebih besar bila panen gagal dan sudah pasti menderita kelaparan; kedua, tidak ada persediaan pangan, karena benih-benih telah habis dimakan dan ternak dijual untuk memenuhi kebutuhan makanan. Hal ini akan mengurangi hasil panen pada musim selanjutnya, mau tidak mau rakyat harus meminjam uang. Tanah dan barang-barang mereka juga digadaikan. Akibatnya, penguasaan tanah makin terpusat di beberapa orang saja; ketiga, tidak ada jaminan hak atas tanah, para tuan tanah akan mengusir para petani penyewa tanah yang menuntut pembagian hasil yang adil.Paraorang kaya dapat dengan mudah membeli tanah murah saat para petani miskin menghinggapi kekurangan makanan. Menjual tanah adalah jalan terakhir agar mereka dapat tetap hidup akibatnya, bertambahlah orang-orang yang tidak memiliki tanah sesudah kelaparan terjadi; keempat, tidak ada kesempatan kerja, jumlah kerja orang yang tidak bertanah dan mencari lapangan kerja lain terus meningkat, sehingga tenaga kerja juga meningkat, upah pun akan turun. Padahal harga makanan terus meningkat, akibatnya pengangguran meningkat; tidak ada tempat yang dituju, kecualikotayang dianggap masih menyediakan lapangan kerja. Bila beruntung, mereka akan menjadi kuli-kuli kasar, atau mereka akan menggelandang di berbagai sudutkotasebelum diciduk oleh Polisi Pamong Praja. Akibatnya akan makin banyak orang yang melarat yang menggelandang di kota-kota setelah kelaparan terjadi.  Bila kondisi diatas ditimpa lagi oleh bencana alam, seranganhama, atau musim kemarai panjang, maka kelaparan akan menjadi lebih parah. Dan yang mengenaskan adalah bencana ini tetap membawa berkah bagi orang kaya, mereka akan semakin kaya karena si miskin semakin tergantung pada mereka. Sementara, si miskin makin tersingkir, baik dikotamaupun di desa, jumlah rakyat miskin semakin banyak.

Dari gambaran itu menjadi wajar bila di Indonesia banyak yang mencoba menggali potensi yang ada termasuk berkehendak untuk menjadikan tanah negara menjadi tanah milik warga seperti yang terjadi di Tasikmalaya. Dimana tanah yang menjadi tuntutan warga yaitu awalnya merupakan perkebunan koperasi, lalu dijual ke perkebunan PT  Marba. Namun, sejak tahun 1990, perkebunan karet tersebut ditelantarkan, sehingga tanahnya digarap oleh warga. Ratusan keluarga menggarap lahan itu, karena terdesak kebutuhan ekonomi, untuk melepaskan diri dari kemiskinan.  “tim BPN memang sudah tujuh kali turun ke lapangan mengecek keberadaan perkebunan karet tersebut. Intinya, HGU sudah habis dan kondisinya terlantar. Lahan itu, bisa dialihkan menjadi hak milik warga, asal ada rekomendasi dari Dinas Perkebunan, dan Bupati Tasikmalaya. BPN Tasikmalaya siap untuk membantunya, termasuk dalam urusan sertifikasinya” (http://www.pikiran-rakyat.com). Penguasan atas tanah seperti ini sejatinya tidak perlu terjadi kalau bukan karena kesulitan ekonomi yang dihadapi petani akan kebutuhan hidupnya dan ini adalah satu dari sekian banyak kasus tanah yang membelit rakyat dan Negara itu sendiri.

Selain masalah tanah, campur tangan yang berbahaya lainnya selain kelaparan adalah ketika program-program “bantuan dana” dan “solusi pembangunan” pemberian negara-negara kaya dan lembaga-lembaga internasional biasanya membuat keadaan yang sudah hampir membahayakan menjadi lebih parah. Mereka lebih senang melaksanakan penyebaran alat “KB” (mengumbar alat-alat KB yang tidak aman ke negara-negara Dunia Ketiga) daripada memperbaiki sistem pertanian yang membuat para petani membutuhkan lebih banyak anak-anak (generasi) untuk tenaga kerja di bidang pertanian. Negara kaya juga menganjurkan negara berkembang meningkatkan hasil bahan mentah untuk perdagangan dan mereka menolak barang-barang jadi dari negri Dunia Ketiga dengan barebagai peraturan perdagangan yang menghalanginya. Mereka terus-menerus memberi dukungan ekonomi, politik, militer kepada rezim pemerintah yang tidak punya perhatian untuk memperbaiki nasib sebagian besar rakyat yang miskin. Dan melakukan pengaturan kembali tanah dan menghancurkan usaha negara berkembang dan disini ada rekayasa politik transnasional!.

Membaca buku ini, kita akan tahu bahwa sesungguhnya kelaparan di banyak belahan dunia bukanlah persoalan kelangkaan sumberdaya dan teknologi, melainkan sebuah pilihan politik baik di tingkat negara maupun secara global. Sebuah pemerintahan bisa mengambil keputusan politik untuk memastikan semua warga negara tidak lapar dengan dan dengan mengubah paradigma ekonomi, budaya, dan kebijakan nasional yang memihak kepada petaniserta kaum miskin. Paradigma monokultur dan agrobisnis serta agroindustri perlu diubah menjadi paradigma keberagaman dan pengembangan agroekosistem berdasarkan keunggulan lokal. Mengatasi kelaparan ternyata diawali dari membuat pilihan paradigma dan tekad politik pada tingkat pemerintahan dan bangsa. Pilihan pertama adalah mengembalikan kedaulatan atas benih dan agroekosistem pada petani dengan mengubah seluruh kebijakan mengenai sistem budidaya dan hak kekayaan intelektual atas benih yang selama ini menguntungkan perusahaan besar. Pilihan kedua berkaitan dengan pengelolaan pertanian menggunakan beragam cara dengan memfokuskan pada keunggulan lokal. Pilihan ketiga adalah kebijakan yang melindungi petani sebagai produsen pangan.

Menurut buku ini, salah urus pertanian di Indonesiabisa diluruskan melalui tiga kewajiban sebagai sebagai berikut:  Kebijakan pertanian harus menjadi bagian dari pembangunan pedesaan yang ramah petani, ramah lingkungan dan adil dengan sasaran agar penduduk desa mendapatkan pendidikan hingga SMU, atau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan informasi pasar. Untuk itu, pembangunan infrastruktur (telpon, internet, listrik, jalan, teknolog pengolahan yang tepat guna) yang terkait perlu dintensifkan di pedesaan. Swasembada desa harus dijadikan tujuan utama; Kebijakan pertanian tidak boleh bersifat seragam melainkan harus didasarkan pada keunggulan komparatif lokal. Target yang dibuat di tingkat nasional tidak harus dibebankan kepada tingkat lokal, terutama bila target tersebut dicapai melalui teknologi pertanian yang merusak sumberdaya alam dan sistem lokal; kebijakan pertanian harus dirumuskan melaui konsultasi partisipatif dengan para petani. Hal ini membutuhkan perubahan pandangan dimana petani perlu dianggap sebagai pemulia benih, peneliti, dan produsen pangan yang harus dihargai. Hak sosial ekonomi dan kultur mereka harus dilindungi dan dijadikan landasan pembuatan kebijakan. Pemerintah sering memberikan insentif ekonomi berupa keringanan pajak, subsidi, atau dukungan politik bagi perusahaan dan investasi di bidang industri. Hal yang sama perlu dilaukan bagi petani, yang jasanya justru lebih besar yaitu: memberi pangan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hal diatas seharusnya dapat menjadi satu jawaban kemana ledakan penduduk harus siarahkan. Baby Boom yang berupa ledakan penduduk usia produktif yang tidak terpantau dan terarahkan tentu akan memunculkan banyak persoalan. Persoalan penyediaan lapangan kerja akan menjadi masalah dan bisa terjadi baby boom tahap kedua jika program Keluarga Berencana gagal dijalankan.Ledakan penduduk usia produktif itu benar harus dicermati. Selain berada pada usia kerja, mereka juga berada pada usia subur di mana jika tidak ber-KB, jumlah kelahiran bayi akan meningkat. Menurut staf ahli Mensos, Gunawan Sumodiningrat, kelahiran bayi sebanyak 2,6 juta per tahun di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Terlebih kini makin banyak penduduk usia produktif atau angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja.Terlebih lagi, saat ini kualitas penduduk Indonesia umumnya masih rendah, tecermin dari tingkat pendidikan mereka di mana hampir 2/3 penduduk berpendidikan di bawah SLTP. Berbagai indikator kesehatan menunjukkan masih perlunya peningkatan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Semua itu berakibat pada terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi yang akan menimbulkan suatu ledakan penduduk dengan segala konsekuensinya.

Bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat, itu berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang optimal. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia sebagai cara memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar rakyat hidup layak. Kerugian ekonomi jangka pendek antara lain rendahnya produktivitas, hilangnya waktu produktif, naiknya biaya karyawan, dan rendahnya kapasitas terpakai perusahaan. Adapun kerugian ekonomi jangka panjang adalah mutu tenaga kerja tetap rendah, TKI hanya tenaga kasar (berpendidikan rendah), pertumbuhan ekonomi lamban, dan daya saing di pasar global rendah. Meski lapangan kerja menjadi agenda setiap rezim pemerintahan, masalah ini tetap mendesak karena angka pengangguran cukup tinggi dan pengangguran menjadi sumber utama kemiskinan massal—kemiskinan materi maupun nonmateri (Kompas/Kamis, 6 Agustus 2009) Kini kita hanya bisa berkata berkata menghadapi segudang masalah ini, seperti kata Antonio Gramsci “Pesimis dalam pikiran , namun optimis dalam kemauan dan tindakan”. ©ramaprabu

*Rama Prabu, Peneliti di Dewantara Institute | Lansir dari: ramaprabu.org – Sep-2009.

*Rehal buku: PANGAN: Dari Penindasan Sampai Ketahanan Pangan/ Susan George, Nigel Paige/ Magdalena Sitorus (penerjemah)/ INSISTPress dan KSPPM, 2007.