Kompleksitas Seni dan Infrastruktur Pendukungnya

Kompleksitas Seni dan Infrastruktur Pendukungnya*

ERA globalisasi membuat berbagai aspek kehidupan seni dan budaya terpengaruh begitu dahsyat. Buku ini adalah sebuah terjemahan menarik yang mengupas soal faktor-faktor penopang korporasi seni dan budaya. Lebih tepatnya, pada unsur-unsur kapitalisme yang melingkupi keberadaan karya seni dan budaya.

Dalam hal ini, pemahaman mengenai korporasi kebudayaan menukik sampai pada bentuk-bentuk kapitalisme yang dijalankan sebagai pembungkus keberadaan karya seni. Misalnya saja, pada kenyataan dibuatnya iklan. Hal sepele ini sudah merupakan bentuk korporasi seni. Betapa di dalam iklan ada banyak unsur kepentingan yang membuat dominasi aspek seninya tergusur oleh selubung kapitalisasi. Antara kata, warna, dan kepentingan produk berbaur jadi satu sehingga bernilai tidak hanya sebagai karya seni semata. Lebih mengedepankan unsur kapitalisasi secara tidak malu-malu. Belum lagi pada persoalan hak cipta. Tentu saja, banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak cipta. Mulai dari bagaimana ingin mendapatkannya sampai upaya-upaya terselubung pemanipulasian hak cipta. Kesemua itu memang membuktikan bahwa seni benar-benar ada di bawah tekanan kepentingan tertentu. Aspek estetisasinya menjadi tertelikung kepentingan yang kompleks.

Namun, itu semua masihlah wajar. Sebab, memang susah membebaskan seni sehingga bermuatan steril baik pada era sekarang dan mungkin saja ke depan. Era di mana justru seni akan berhadapan dengan kepentingan yang lebih pelik. Apa yang diulas di dalam buku ini masihlah tergolong permukaan, karena aspek korporasinya masih berkelindan pada wilayah yang bukan merupakan ?permainan paling julik? atas telikung kapitalisasi yang menimpa karya seni itu sendiri.

Meski begitu, keberadaan buku ini setidaknya penting untuk mengingatkan ancaman-ancaman yang setiap saat siap menghabisi karya seni. Dengan argumen yang rasional buku ini membawa kita pada kesadaran pentingnya mencegah kepentingan ekonomi agar tidak lebih jauh menguasai keberadaan karya seni. Kehadiran buku ini juga cukup penting untuk meneropong sejauh mana seni dapat bersinergi dengan baik bersama sejumlah infrastruktur pendukungnya. Satu hal yang cukup sering disebut-sebut Joost Smiers adalah soal paradoks karya seni. Yaitu soal ironisme karya seni ketika berhadapan dengan infrastruktur pendukungnya. Secara sederhana saja dapat diasumsikan bahwa semestinya bersinergi tetapi kenyataannya bisa tidak. Misalnya, antara karya seni dengan galeri. Secara sederhana dapat dicontohkan betapa antara karya seni milik seniman tertentu belum tentu dapat match dengan galeri tertentu. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa karya seni yang lahir meskipun pada awalnya adalah ?nothing to loose? namun pada akhirnya selalu memuat kepentingan aktualisasi dan sosialisasi dengan target tertentu misalnya dengan galeri tempat ia bakalan dimunculkan.

Ketegangan-ketegangan seperti itulah yang menjadi pokok perhatian penulis buku ini. Meskipun pada kenyataannya kasus-kasus yang melingkari perihal eksistensi karya seni antara dunia Barat dan Indonesia bisa saja berbeda. Namun setidaknya melalui buku ini penulisnya sudah memaparkan sejumlah fakta dan kemungkinan yang bakalan terjadi di mana pun karya seni tersebut berada.

Apa mau dikata, boleh jadi semua hal di dunia ini tak dapat lepas dari politisasi. Begitu pula dengan karya seni. Misalnya saja dalam hal plagiasi. Hal ini bisa saja berjalan secara halus, tidak ekstrem. Hanya saja, bukankah kita sendiri yang semestinya bisa membuatnya lebih proporsional? Artinya, jika pun ada kemungkinan politisasi, namun bentuk atau praktik yang berjalan masihlah tetap wajar dalam koridor proporsionalitas itu sendiri. Sehingga posisi karya seni dan infrastruktur pendukungnya tidak saling ?membunuh? demi kepentingan memenangkan salah satu sisi saja. Sayanglah kalau sampai terjadi hal seperti itu.

Hanya saja, apakah proporsionalitas kemungkinan praktik politisasi itu bisa dikontrol? Secara tegas buku ini juga merekomendasikan adanya regulasi tertentu yang akan menopang pertumbuhan seni dan keanekaragaman budaya. Joost Smiers mengklasifikasikan adanya regulasi isi, misalnya (hal. 286-297). Apa yang dimaksud dengan regulasi isi adalah regulasi yang menitikberatkan pada muatan karya seni yang bersangkutan, apakah bisa disinergikan dengan kebijakan negara lain, misalnya. Dalam pandangan penulis buku ini, untuk negara-negara penghasil karya seni cukup besar seperti India, Brazil, dan China, maka akan lebih bermanfaat jika regulasi yang diterapkan adalah bertujuan mempromosikan pertukaran kreasi budaya. Dalam skala global, adanya regulasi jelas bakalan menekan kemungkinan praktik politisasi atau apa pun. Tidak usah jauh-jauh, jika tanpa regulasi yang permanen mengatur misalnya di bawah kebijakan negara, maka dimungkinkan klaim-klaim yang merugikan kreator dan negara yang bersangkutan akan sangat mungkin terjadi. Kasus klaim-klaim hak cipta seperti yang dilakukan negara Malaysia terhadap karya seni bangsa Indonesia, jelas merupakan contoh betapa praktik politisasi masih merupakan bahaya laten dan idealisasi pikiran Joost Smiers pun menemukan benang merahnya.

Dalam konteks pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dilakukan negara Malaysia atas sejumlah karya seni otentik bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia belum mengatur secara permanen soal muatan regulasi yang diberlakukan sebagai bagian kerjasama antarnegara. Mestinya, negara memang memberikan perhatian yang besar dalam menciptakan pola regulasi yang bersifat aman. Perumusan poin-poin regulasinya pun harus tegas. Boleh jadi klausul yang ada di dalamnya menginduk pada pasal-pasal KUHP sehingga jika terjadi pelanggaran maka konsekuensi moral dan sosialnya cukup gamblang.

Kehadiran buku ini memang bagai menggampar mata pandang kita. Betapa mestinya pemerintahnIndonesia juga malu jika ternyata sampai sekarang belum mempunyai format regulasi yang permanen atas sosialisasi karya seni. Bolehlah upaya pengakuan terhadap kreasi karya seni berupa batik kini sudah permanen dengan bukti UNESCO telah memberikan pematenan hak cipta. Namun, tentu saja, hal itu baru sebiji dari ribuan timbunan karya seni yang menuntut permanen dipatenkan dan mendapatkan hak sosialisasi dalam bentuk regulasi-regulasi yang signifikan.

Oleh sebab itu kini semuanya terpulang kepada kita. Bagaimanakah bentuk regulasi yang paling bisa mewakili yang bisa diterapkan untuk karya seni? Kalau sudah sampai pada pertanyaan semacam ini maka kita bisa kemudian menagih janji kepada Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, bagaimanakah mewujudkannya? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana jika tetap mandul dan kita secara beruntun tidak mendapatkan jaminan atas regulasi tertentu yang mengawal soal sosialisasi karya seni? Kepada siapakah mau mengadu? Joost Smiers pun barangkali hanya akan geleng-geleng kepala (atau malah tersenyum-senyum tanda maklum?) begitu mendengar bahwa negara yang mandul dalam hal mengatur regulasi atas sosialisasi karya seni itu adalah Indonesia? ***

*Pengulas:  Satmoko Budi Santoso (Pemerhati seni rupa, Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Kreativitas “Amarta” Bantul Yogyakarta). Sumber: indonesiaartnews.or.id – Januari 2010.

•Rehal buku: Arts Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi/ Joost Smiers/ Umi Haryati (penerjemah), Fitri Indra Harjanti (penyunting)/ INSISTPress, Febuari 2009.