MEMBELA PETANI KECIL*

Pelaksanaan Land Reform Masa Pemerintahan Sukarno

Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani. Untuk itulah pengaturan penguasaan atas tanah dan penggunaannya perlu dilakukan lewat Land Reform. Bagi Soekarno, Land Reform merupakan landasan Pembangunan Semesta bagi Negara Indonesia yang sedang menyusun masyarakat sosialis yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, Soekarno yakin bahwa Land Reform akan memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang mayoritas adalah petani. Memang Undang-undang Land Reform ini belum sempurna, tapi jelas bahwa prinsip dasar Presiden Soekarno adalah tanah untuk rakyat dan meminimalisir jurang (gap) dalam masyarakat. Namun usaha ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh Presiden Soekarno karena terjadi pergantian kekuasaan ke tangan Soeharto pada tahun 1966.

Undang-undang Pokok Agraria merupakan perundang-undangan yang dibentuk sebagai penyempurnaan perundang-undangan sebelumnya yang kurang mampu berlaku adil bagi masyarakat pribumi sebagai pemilik atas tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan utamanya menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan dibentuknya konsep fungsi sosial hak atas tanah yang mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam pemanfaatan serta penggunaan tanahnya.

Hal ini bukan berarti tidak ada penghormatan terhadap hak-hak individu atas tanah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria justru mencoba menjembatani keharmonisan hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Jika seandainya ada seseorang yang terpaksa menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum, harus melalui prosedur ganti kerugian yang memadai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mempergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan tanah, sifat dan tujuan pemberian haknya. Seseorang tidak dibenarkan untuk mempergunakan maupun tidak mempergunakan tanahnya sekehendak hati tanpa mempertimbangkan kepentingan umum.

Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 (Hari Tani Nasional) ternyata nasib petani Indonesia belum banyak berubah. Di pedesaan kaum tani berkembang dan terbagi-bagi dalam golongan-golongan di mana sejumlah kecil tuan tanah dan tani kaya menguasai tanah secara monopoli dan menjalankan berbagai bentuk penghisapan dan penindasan feodal seperti rendahnya upah buruh tani, bagi hasil yang timpang karena hanya menguntungkan pemilik tanah, serta perampasan tanah karena manipulasi suratsurat kepemilikan tanah yang sah dengan memanfaatkan keterbelakangan kebudayaan kaum tani sedang, tani miskin dan buruh tani.

Menuju UUPA 1960

Kondisi Agraria pada awal kemerdekaan masih kuat dipengaruhi oleh warisan kolonial yang merupakan dampak dari pelaksanaan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria 1870). Sejak awal kemerdekaan, para pendiri Republik ini telah menyadari pentingnya program pembangunan khususnya yang terkait dengan penataan ulang masalah pertanahan. Pemerintah memikirkan untuk menyusun dasar-dasar Hukum Agraria untuk menggantikan Hukum Agraria warisan Belanda. Penyusunan dasar-dasar hukum ini haruslah berpihak pada rakyat. Berdasarkan semangat itulah maka mulai dibentuk ”Panitia Agraria” yang bertugas melakukan pembahasan serius atas masalah pertanahan. Terkait dengan Land Reform, Presiden Soekarno dalam pidato pembukaan Rapat Dewan Pertimbangan Agung yang dilaksanakan pada bulan Januari 1960, mengatakan bahwa Land Reform adalah bagian mutlak dari Revolusi Indonesia.

Usaha untuk menggantikan Hukum Agraria warisan Belanda dengan Hukum Tanah Baru telah dimulai pada tahun 1948. Lahirnya UUPA dilatarbelakangi oleh suatu proses yang panjang. Proses panjang itu terlihat dengan pembentukan Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Rancangan Sunarjo (1958), dan diakhiri rancangan Sadjarwo (1960). Tugas panitia adalah memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hokum tanah; merancang dasardasar hukum tanah yang memuat politik Agraria negara Republik Indonesia; merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, dan menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. Ditinjau dari semangat yang terkandung di dalamnya, maupun substansi formal pasal-pasalnya, UUPA 1960 mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

UUPA meletakkan nilai-nilai baru yang merupakan dasar-dasar utama penjabaran pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Pemerintah berharap UUPA dapat merealisasikan kehendak memerdekakan dan mensejahterakan rakyat serta menghapuskan praktek-praktek eksploitatif pemerintah kolonial, baik kaum kapitalis asing maupun kaum feodal.

Konflik Agraria & Gagalnya Land Reform

Persoalan penggunaan tanah telah lama menjadi isu serius yang belum dapat dipecahkan. Pelaksanaan Land Reform bahkan telah menimbulkan berbagai bentuk konflik. Salah satu konflik adalah ketika tanah-tanah bekas perkebunan Belanda yang sudah diduduki petani, seperti kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur, diambil alih oleh negara dan menimbulkan sengketa kronis antara pihak perkebunan dan petani penggarap. Demikian juga di Jawa Tengah, masalah pendudukan petani atas tanah Perhutani menjadi konflik tanah kronis akibat belum adanya hak guna usaha. Kedua adalah pengambilan kembali tanah-tanah objek Land Reform. Di banyak daerah, proses ini menimbulkan persengketaan tanah yang tajam. Persoalan diambilnya tanah-tanah yang semula dikuasai seorang pemilik tanah dengan luas tanah berlebih di daerah daerah tersebut merupakan penyebab mayoritas sengketa tanah dalam pelaksanaan Land Reform.

Di Jawa Barat, pihak-pihak yang masih kurang rela menyerahkan tanah-tanahnya yang terkena Land Reform berupaya menggunakan oknum-oknum dan menekan panitia Land Reform merupakan sumber konflik tanah. Di Jawa Timur dan Madura, pengambilan tanah-tanah yang merupakan obyek Land Reform telah menimbulkan berbagai konflik berupa prasangka terhadap pemilik lahan luas yang tidak mau membagikan tanahnya kepada petani kecil atau yang tak bertanah yang lebih berhak. Di Bali dan Lombok, sengketa-sengketa yang timbul akibat pengambilan tanah berlebih ditemukan bersumber pada persoalan penentuan tanah lebih karena warisan. Kolusi dengan panitia Land Reform dan penggunaan alasan seperti warisan dipakai sebagai cara untuk menghindar dari pelepasan tanah-tanah lebih. Pelaksanaan UUPA yang merupakan dasar dari pelaksanaan Land Reform menjadi sangat terhambat karena sistem administrasi yang buruk, korupsi, manipulasi, dan oposisi dari pihak tuan tanah dan organisasi keagamaan. Situasi ini akhirnya yang mendorong terjadinya aksi sepihak yang dilakukan PKI dan BTI. Akibat dari persengketaan yang terus-menerus terjadi, Land Reform mengalami kegagalan.

Sayang sekali krisis yang terjadi tahun 1965 berujung pada tumbangnya sebuah rezim populis di bawah kepemimpinan Soekarno yang pro rakyat dan digantikan oleh rezim otoriter di bawah Soeharto yang anti rakyat tetapi pro modal. Perubahan rezim ini secara mendadak membawa akibat pada terjadinya perubahan sistem politik Indonesia selama 32 tahun. Soeharto merubah strategi Agraria Soekarno yang populis menjadi strategi Agraria yang kapitalis melalui ideology pembangunan yang terkait erat dengan sistem kapitalis dunia. Dengan tumbangnya Soekarno, maka harapan petani & rakyat kecil akan adanya Land Reform juga ikut terkubur bersama mayat rakyat yang menjadi korban 1965.

Daftar Bacaan

  • Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press, KPA, & Pustaka Pelajar
  • Fauzi, Noer. 1999. Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press, KPA, &Pustaka Pelajar.

****

*Oleh: Darwin Awat (Mahasiswa Ilmu Sejarah USD) | Sumber: lembarlawas.wordpress.com – 16 November 2011.

*Rehal buku: Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria IndonesiaNoer Fauzi/ INSISTPress, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999.

*Rehal buku: Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum BerakhirGunawan Wiradi/ INSISTPress, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000.