Panggung Bisnis Bencana Industri*

Panggung Bisnis Bencana Industri*

Terdapat berbagai sudut pandang keilmuan dalam melihat sebuah bencana. Demikian halnya dengan cara menuturkannya. Salah satu cara pandang yang dapat memberikan gambaran detail adalah dengan melakukan analisis secara empiris dan teknis. Kumpulan analisis tersebut kemudian dihadirkan sebagai rentetan peristiwa yang kronologis. Demikianlah Bosman Batubara dan Paring Waluyo melihat bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Bagaimana sebuah bencana disebut sebagai bencana industri? Lantas, bagaimana kemudian kontestasi kepentingan dalam sebuah bencana yang disebabkan oleh industri mewujud dalam bisnis yang lain?

Buku ini menggugat wacana di kalangan elite terkait penyebab bencana banjir lumpur panas di Sidoarjo dan menyebutnya sebagai skandal bencana industri. Hampir separuh dari buku ini mengungkapkan kontra wacana penyebab meluapnya lumpur panas di kawasan Sidoarjo. Ia memberikan paparan analisis yang berangkat dari ilmu tanahdan kegunungapian. Salah satunya dengan menerangkan keterkaitan antara bencanagempa bumi 27 Mei 2006 sebagai pemicu mudvolcano. Bahkan, penulis memberikan ruang tunggal dalam satu bab untuk mendedah fenomena mud volcano secara intim.

Kontra wacana lantas termanifestasi dalam pertarungan term: “lumpur Sidoarjo” dan “lumpur Lapindo”. Masing-masing term memiliki makna berikut kepentingannya. Buku ini pun turut menggambarkan bagaimana dinamika pertentangan dalam pemberian istilah. PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) sebagaiperusahaan yang melakukan pengeboran minyak di Sidoarjo, memiliki kepentingan untuk menciptakan label bahwa bencana banjir lumpur di Sidoarjo merupakan bencana alam dan menyebutnya sebagai “lumpur Sidoarjo”. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih mapan menyebutnya sebagai “lumpur Lapindo” untuk menggambarkan situasi Kabupaten Sidoarjo aman dari bencana alam.

Buku ini berhasil menggambarkan posisi penulis terhadap bencana banjir lumpur di Sidoarjo. Latar belakang keilmuan Bosman Batubara sebagai geolog mampu memberikan analisis empiris terkait konteks teknis terjadinya semburan lumpur panas. Salah satu paparan data yang disajikan adalah hasil penelitian dari para ahli geologi. Sekalipun demikian, menjadi menarik ketika keduanya juga menghadirkan data hasil penelitian “pesanan” dari pihak PT LBI. Tesis dan antitesis yang ditawarkan dalam buku ini membawa pada sintesis bahwa bencana berupa luapan lumpur panas di Sidoarjo merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan teknis industri.

Kendati demikian, buku ini tidak saja berhenti pada analisis teknis terjadinya luapan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa bab terakhir merupakan ruang refleksi sosial atas bencana lumpur Lapindo. Pengalaman Paring Waluyo sebagai pendamping korban lumpur Lapindo selama enam tahun menjadikan buku ini mampu mendedah persoalan sosial secara kronologis, detail, dan mengakar. Detail mengenai konstelasi pergerakan para korban luapan lumpur panas Lapindo. Dinamika eskalasi konflik berikut pergerakannya pun  digambarkan secara kronologis hingga persoalan yang berada di akar gerakan.

Secara kronologis, buku ini bercerita mengenai perluasan konflik yang terjadi di Sidoarjo. Pada mulanya, konflik terjadi secara vertikal antara para elite danmasyarakat Sidoarjo sebagai korban luapan lumpur panas Lapindo. Tetapi, PT LBI memecah tensi korban lumpur Lapindo supaya tidak terpusat pada elite. Salah satu cara yang cukup klise adalah penciptaan konflik horisontal di tengah komunalitas para korban bencana industri melalui ketimpangan perlakuan antar desa, bahkan antar-RT. Perjuangan menuntut ganti rugi pun terpecah berdasarkan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kelompok baru. Dalam konteks bencana luapan lumpur panas di Sidoarjo, PT LBI diuntungkan dengan adanya perpecahan antarkorban lumpur Lapindo. Perpecahan antarkorban tersebut menyebabkan menurunnya tekanan terhadap PT LBI berikut menyusutnya uang yangharus dikeluarkan oleh PT LBI sebagai ganti rugi kepada para korban luapan lumpur panas.

Elite pemerintahan turut memicu terjadinya konflik horisontal antarkorban lumpur Lapindo. Beberapa kebijakan yang dibuat mengalami tarik ulur kepentingan. Tarik ulur penanggung jawab atas ganti rugi dan lokasi yang berhak mendapatkan ganti rugi menjadikan kondisi para korban lumpur Lapindo semakin tidak pasti. Kondisi tersebut menjadikan para korban lumpur Lapindo lelah dan padaakhirnya berpasrah ketika kebijakan ganti rugi bergeser menjadi jual-beli.

Istilah “jual-beli” sebagai ganti dari “ganti rugi” dalam konteks konflik lahan menjadi kurang mapan. Perubahan istilah tuntutan tersebut turut menggeser jenis perlawanan yang dilakukan oleh para korban luapan lumpur panas yang terjadi sejak tahun 2006. Komunalitas mereka seperti memudar lantaran dalam jual-beli yang diperlukan hanya hubungan transaksional antarorang. Sebagaimana aktivitas jual-beli pada umumnya, transaksi hanya berlangsung antara penjual dan pembeli. Tidak ada lagi hubungan komunalitas di antara para penjual dan pembeli. Lantas, gerakan pun mengalami pergeseran. Secara tak langsung, komunalitas yang menurun tergerogoti oleh kepentingan dan kemauan per individu. Perlawanan pun meluntur lantaran terpreteli. Para korban luapan lumpur panas Lapindo yang merasa telah sukses menjual tanahnya merasa tidak lagi perlu memperjuangkan ganti rugi bagi kawan-kawan seperjuangan.

Dua bab terakhir dari buku ini seperti sebuah kesimpulan bahwa bencana merupakan komoditas potensial sebagai lahan bisnis tidak hanya bagi pelaku industri—fisik dan non-fisik. Akan tetapi, pihak-pihak yang sebelumnya tidak berkecimpung dalam dunia bisnis menjadi business man dadakan ketika terjadi bencana di sekitar mereka. Salah satunya adalah para elite desa yang melakukan pemungutan biaya kepada warga berupa success fee.

Secara lebih masif, buku ini menerangkan berbagai praktik bisnis yang terjadi di kawasan bencana. Kengerian praktik bisnis yang dilakukan oleh industri lain juga menjadi paparan kontekstual dalam melihat kronik lumpur Lapindo.

Bencana industri tak ubahnya bisnis bagi industri. Seperti diutarakan oleh Adam Smith dan Karl Marx, bisnis muncul sejak keberadaan manusia. Hal tersebut seperti menjadi niscaya: ketika ada manusia, maka ada bisnis. Demikian halnya dengan kondisi bencana. Bencana kemudian dilihat sebagai lahan bisnis. Buku ini seperti menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Sidoarjo merupakan bencana industri, dan dalam bencana yang diciptakan oleh industri dapat menciptakan industri lain. Sebuah rentetan bisnis yang diwadahi oleh bencana, peristiwayang melibatkan manusia. [ ]

*Nella Aprillia Puspitasari. Artikel ini ditulis sebagai bahan bacaan Acara Diskusi Publik: Pelanggaran HAM Bencana Industri Lapindo | 17 April 2013 | Ruang Seminar Timur FISIPOL UGM.

**Rehal buku: Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas Di Sidoarjo/ Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo/ INSISTPress, 2012.