Penghancuran Atas Nama Pembangunan

Penghancuran Atas Nama Pembangunan*

Pada tahun 70-an, telah muncul banyak kritik atas teori-teori pembangunan yang melulu mengejar pertumbuhan ekonomi. Atas nama pertumbuhan ekonomi, banyak negara menggenjot pembangunan dengan menarik investasi berskala besar. Lalu lintas investasi dari negara kaya ke negara miskin hadir bersama mimpi-mimpi tentang kemajuan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kemajuan signifikan –jika tidak mau dikatakan tetap atau bahkan semakin miskin. Sebaliknya, di negara-negara tempat investasi tersebut berlangsung, kerusakan ekologi terjadi dimana-mana, juga kehancuran lingkungan sosial-kultural masyarakat setempat.

Krisis stok pengetahuan tentang pembangunan ini merespon beberapa ilmuan untuk merumuskan kembali teori-teori pembangunan. Hingga pada 1987, sebuah komisi yang bernama Brundtland menggelar pertemuan di Tokyo guna membahas arah pembangunan dunia. Gerak langkah pembangunan global yang dianggap mengancam kelansungan hidup manusia dan bumi menjadi titik pijak yang ingin dipecahkan.  Brundtland Commision kemudian menyodorkan teoritisasi baru bagi paradigma pembangunan global, yang disebut dengan ‘pembangunan berkelanjutan’ (Sustainable Development).

Gagasan pembangunan berkelanjutan ini secara sederhana merupakan rumusan sustainability + development = sustainable development. Rumusan ini kemudian didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Logika pembangunan yang memiliki hasrat untuk menaklukan segala kebutuhan manusia, harus berjalan selaras dengan logika keberlanjutan generasi mendatang. Singkatnya, gagasan ‘pembangunan berkelanjutan’ merupakan perkawinan dua cara berfikir kontradiktif, yaitu pengejaran kepuasan dan kelangsungan/kelestarian lingkungan.

Teori ‘pembangunan berkelanjutan’ ini kemudian mendapat tempat istimewa di banyak negara. Berbagai negara berbondong-bondong membuat paket kebijakan yang berasosiasi dengan istilah-istilah ‘ramah lingkungan’, seperti green policyecological policysustainable societyenviromental actenviromental protection, dan sebagainya. Tidak kalah dengan negara, korporasi juga mengadopsi konsepsi serupa; dengan mengusung corporate enviromental responsibility sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, menurut alur berfikir ini, segenap manusia di berbagai belahan dunia sedang berusaha terus maju –dengan mimpi-mimpi kemajuan– sekaligus berusaha menyelamatkan kelangsungan hidup di bumi.

MIFEE: Mimpi Kemajuan ataukah Nightmare

Persis seperti imaji pembangunan berkelanjutan, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah megaproyek ambisius yang disajikan dalam mimpi-mimpi kemajuan dan kemaslahatan. Setidaknya menurut Presiden SBY, “Memberi makan Indonesia, kemudian memberi makan dunia”. Megaproyek ‘memberi makan dunia’ ini merupakan proyek pembukaan rutusan ribu hingga jutaan hektar lahan pertanian di Merauke. Proyek MIFEE yang melibatkan 46 perusahaan nantinya akan memproduksi berbagai bahan makanan dan sumber energi nabati dalam jumlah yang sangat besar. Saking besarnya, Indonesia akan mensuplai kebutuhan global atas pangan dan energi, begitu kira-kira gambarannya.

MIFEE dihadirkan layaknya mimpi indah bagi orang-orang Papua. Pertama, mimpi tentang keluar dari keterbelakangan. Sekolah yang biasanya ditinggal gurunya, puskesmas pembantu yang tidak ada bidannya, akan berubah dengan hadirnya pembangunan. Anak-anak akan kembali sekolah, mama-mama akan dibantu bidan saat melahirkan, dan siapa yang sakit akan ada dokter yang menangani. Bayangannya, megaproyek MIFEE akan menjawab segala persoalan yang selama diabaikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya.

Mimpi kedua adalah mimpi akan hidup yang lebih baik; tidak lagi bergelut dalam perburuan di tengah hutan. Kehadiran investor akan membuka peluang kerja bagi orang Papua. Jutaan hektar lahan tentu membutuhkan tenaga untuk mengolahnya, itulah peluang yang bisa digunakan orang Papua. Mereka akan mendapatkan uang pengganti lahan, gaji tetap, dan kemudian bisa membelanjakan dengan mudah apa yang menjadi kebutuhannya. Mereka tidak perlu lagi berhari-hari masuk ke hutan untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan. MIFEE akan membawa peradapan baru, segala fasilitas modern (TV, handphone, bahkan internet), dan kehidupan orang kota layaknya di televisi.

Sayangnya, itu hanya mimpi indah, –yang tidak berwujud dalam kehidupan nyata. Buku Korporasi dan Politik Perampasan Tanah mendeskripsikan bagaimana MIFEE merupakan mimpi buruk (nightmare) bagi orang-orang Marind; salah satu suku asli di Merauke. Proyek pembukaan lahan ini ibarat tiq anim (wabah besar) yang pernah terjadi di awal abad ke-20, yakni wabah flu Spanyol yang menewaskan dua puluhan ribu nyawa orang Marind (pengantar, h.xii). Mengapa orang Marind? Karena merekalah yang selama ini tinggal di wilayah yang sekarang jadi lahan pertanian proyek MIFEE. Mereka terpaksa menjual tanah dengan harga yang murah, tapi tidak ada kepastian bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupannya.

Bagi mereka yang beruntung, –tapi sebenarnya buntung–, akan terserap sebagai buruh di perusahaan. Mereka masih bisa bekerja dengan gaji tetep. Sedangkan yang tidak terserap, nasibnya tidak menentu. Itulah mengapa di ibukota Merauke muncul jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada: Pengemis. Meski bekerja sebagai buruh yang mendapat gaji, dampak MIFEE sebenarnya semakin memiskinkan kondisi kehidupan orang Marind. Sebelum ada megaproyek itu, mereka bisa menghasilkan uang sekitar 6 juta per bulan dari menjual daging hasil perburuan, dan hanya membutuhkan 600 ribuan sebagai pengeluaran karena sagu ubi pisang sudah mereka dapatkan dari hutan. Sedangkan pasca-MIFEE, gaji buruh sebesar 50 ribu per hari atau 1 juta per bulan yang mereka dapatkan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar 825 ribu rupiah bahkan sekringkali lebih(tabel, h.73).

Lebih dari Sekedar Perampasan

Saat membaca buku Laksmi A. Savitri ini, sejenak ingatan berpindah pada sebuah film yang keluar tahun 2011 lalu: Warriors of the Rainbow: Seediq Bale. Dalam film tersebut, diakhir abad ke-19, Jepang melakukan invasi ke Taiwan yang merupakan wilayah jajahan Dinasti Han, China. Wilayah Taiwan saat itu dihuni oleh orang-orang Seediq yang tersebar hampir diseluruh Taiwan. Jepang membawa rombongan tentara dan menduduki wilayah Taiwan dengan merampas tanah-tanah orang Seediq. Selama masa pendudukan Jepang, orangSeediq benar-benar tercerabut dari akarnya. Mereka kehilangan tempat perburuan akibat hutan kian gundul, hewan perburuan musnah bersama pepohonan, dan budaya lokal yang telah mereka pegang berabad-abad juga ikut menghilang. Secara mudah, penonton akan melihat bagaimana kehancuran sebuah peradaban dari suatu entitas kultural: masyarakatSeediq.

Persis cerita film tersebut, rasanya ada kekhawatiran sendiri jika orang-orang Marind akan bernasib sama dengan orang-orang Seediq. Awalnya, tanah-tanah mereka akan dirampas atas nama pembangunan. Kepala-kepala suku ditundukkan hingga tidak bisa menolak proyek MIFEE. Dalam jangka panjang, mereka akan hilang dari cacatan sejarah yang selama ini menjadi kekayaan Indonesia, yakni keragaman suku-budaya. Jika demikian, ini bukan sekedar perampasan tanah (land grabbing) sebagaimana judul buku ini, namun lebih keji dari itu: penghancuran entitas budaya masyarakat.

Jadi, gagasan ‘pembangunan berkelanjutan’ yang dirumuskan negara-negara kaya jelas tidak berlaku di Indonesia. Atau sebenarnya, gagasan itu hanyalah topeng bagi negara kaya agar tetap bisa menanamkan investasinya di negara miskin atas nama “mengarahkan negara miskin mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan”. Sebuah motif klasik dalam sejarah kolonialisme. Mengapa begitu? Sebab, investasi negara kayalah yang tidak jarang menjadi momok kehancuran lingkungan di negeri ini. Mungkin tidak hanya MIFEE yang menjadi instrumen penghancuran, di wilayah Papua Barat juga sedang berlansung pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran oleh investor asing. Dengan sinis kita bisa mereka-reka, apa yang sedang terjadi di Bumi Cendrawasih itu.

Saatnya kita berefleksi. Ketika belajar teori-teori politik kontemporer, maka akan banyak menemukan beragam istilah yang bisa dijadikan guide untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Jika dulu sebelum 1998, banyak buku menjelaskan adanya the Authoritarian State. Lalu pasca-1999, analisis relasi negara, swasta dan masyarakat di Indonesia telah menghasilkan beberapa penjelasan, mulai dari istilah Shadow StateFailed State, bahkan Predatory State. Rasanya, hal itu masih kurang. Bercermin dari relasi megaproyek MIFEE dan orang-orang Marind, tampaknya bisa disuguhkan satu penjelasan lagi: Genoside State. Semoga istilah terakhir itu sebuah pengandaian yang keliru!. []

*Pengulas: Hendra Try Ardianto, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM. Simpatisan FN-KSDA | Artikel ditulis sebagai bahan Diskusi dan Bedah buku “Korporasi & Politik Perampasan Tanah”  di Magister Adminitrasi Publik, Fisipol, UGM. Senin, 25 November 2013.

*Rehal buku: Korporasi & Politik Perampasan Tanah/ Laksmi A. Savitri/ INSISTPress/ Edisi: I, Oktober 2013.