SoE, Ornop, dan Gerakan Sosial Yang Tidak Kunjung Selesai

SoE, Ornop, dan Gerakan Sosial Yang Tidak Kunjung Selesai*

Isu kebencanaan dan diskursus indikator ketangguhan (resilience) masyarakat berhadapan dengan ancaman bencana mulai ramai diperbincangkan publik, terutama sejak pasca tsunami Aceh 2004 silam. Menurut Nurhady Sirimorok, perlu ada orang yang bertugas membuat literature review perihal ketangguhan. Untuk tujuan itulah dia menyelesaikan satu artikel berjudul “Mencari Indikator Ketangguhan untuk Desa di Indonesia” (Sirimorok et. al., akan terbit). Dia juga percaya isu kebencanaan ini bisa berkontribusi besar mendorong perubahan sosial. Bencana tidak hanya memakan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perubahan struktur sosial, ekonomi, politik dan psikologis masyarakat.

Pada kondisi pasca bencana__seperti di Aceh pasca tsunami, masyarakat bisa jadi mengembalikan kondisinya menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Kondisi tersebut bergantung seberapa tangguh masyarakat mengantisipasi, merespon, beradaptasi dan bertransformasi terhadap perubahan ekologis dan sosialnya. Kondisi yang lebih baik (bounch forward) bisa diwujudkan dengan menyisipkan transformasi sosial di dalamnya.

Dalam kasus lainnya, langkah maju warga salah satu desa di Magelang, Jawa Tengah pada 2013—yang melaporkan pelanggaran penyaluran bantuan untuk korban letusan Merapi ke DPRD—menurut Nurhady merupakan proses transformasi sosial yang berkontribusi dalam perubahan sosial. Warga yang mengerjakan semuanya, mulai dari proses audit hingga advokasi.

Dimensi transformasi sosial inilah yang penting untuk menjadi salah satu indikator ketangguhan masyarakat. Dengan tegas kemudian Nurhady menolak indikator ketangguhan yang diterjemahkan sebagai fase masyarakat kembali ke kondisi semula (bounch back), atau bisa didefinisikan lebih kritis sebagai kembali pada kondisi kerentanan.***

MEMBACA buku berjudul “DI BALIK KISAH GEMERLAP: Pergulatan Gerakan Sosial Di Aceh Sesudah Tsunami”, saya melihat kemiripan konteks yang Nurhady ceritakan dalam tulisannya perihal transformasi sosial.

Buku yang diterbitkan INSISTPress bekerjasama dengan Development and Peace (DnP) ini tidak hanya merefleksikan kisah-kisah “sedih” keluarga korban atau tentang rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang hancur dihantam tsunami. Di tangan penulis, Abu Mufakhir dan Hanny Wijaya, refleksi bencana tsunami Aceh coba menerobos lebih jauh dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Aceh sebelum (masa perang), saat tsunami dan sesudah bencana menghantam daratan “Serambi Mekkah”.

Kedua penulis menggunakan Ornop (Organisasi Non-Pemerintah) sebagai aktor utama di tulisannya. Ornop yang merupakan mitra DnP di Banda Aceh berasal dari latar sejarah dan fokus isu yang berbeda-beda seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perkumpulan Prodeelat. Berbekal dokumen hasil Systematization of Experience (SoE) dan dokumen milik Ornop terkait sebagai sumber, ditambah diskusi informal dengan beberapa aktor kunci, penulis menarasikan perubahan sosial-politik masyarakat Aceh saat terjadi tsunami dan usaha-usaha apa yang diupayakan Ornop setelahnya. Tidak lupa pula penulis merekonstruksi sejarah Aceh dan membaginya ke dalam tahapan-tahapan untuk memudahkan pembaca.

SoE: “Belajar Dari Pengalaman”

MENURUT Marsen Sinaga, SoE memiliki setidaknya tiga prinsip dasar yakni: Pertama, tidak ada tindakan yang lahir tanpa memiliki analisis, dasar pemikiran/asumsi dan teori sosial; Kedua, evaluasi sama dengan refleksi untuk transformasi personal/kelembagaan; dan Ketiga, setiap individu sama-sama belajar dari pengalaman bersama.

SoE menggunakan refleksi sebagai kunci prosesnya. SoE juga bermaksud menjadikan refleksi sebagai tradisi bagi Ornop untuk mengembangkan strategi membangun gerakan sosial. Mensistematiskan pengalaman pengorganisasian yang dilakukan bersama, agar menjadi pembelajaran bersama.

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama yakni 1) Pendahuluan yang berisi konteks lahirnya ide mendokumentasikan hasil SoE; 2) Isi yang dibagi lagi menjadi lima bagian yang masing-masing berisi seperangkat refleksi (rekonstruksi sejarah, asumsi-asumsi yang menjadi landasan tindakan dan refleksi) Ornop dalam SoE dan beberapa wawancara informal; dan 3) Epilog yang berisi frame ideologis yang bermaksud memetakan posisi Ornop dalam gerakan sosial—dengan seabrek pengalaman pengorganisasian yang ada—dalam sistem besar ekonomi politik global, neoliberalisme.

Dinamika Gerakan Ornop Aceh: “Menyiapkan Pemuda di Masa Paceklik”

HAL paling tampak di tiap bagian tulisan pengalaman Ornop adalah usaha pengorganisir untuk melakukan “kaderisasi”, baik dengan membentuk lembaga pendidikan maupun kelompok-kelompok basis untuk memperkuat pengorganisasian.  AJI Banda Aceh misalnya, mendirikan Media Center Aceh (MCA) dan Muharram Journalism College (MJC) pada November 2008; KontraS dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonstruksi (KKR), Kelompok Perempuan Cinta Damai (KPCD), Komunitas Keluarga Orang Hilang Aceh (Kagundah) dan Sekolah HAM Bagi Mahasiswa; KPI membentuk Balai Perempuan (BP) dan menyelenggarakan Pendidikan Kader Dasar (PKD), Pendidikan Kader Menengah (PKM) dan Pendidikan Kader Lanjutan (PKL); dan Prodeelat dengan memperkuat kapasitas perlawanan Mukim (institusi lokal)[1].

Empat pengalaman berbeda, dengan konteks umum sejarah yang serupa, menjadikan pembaca merasakan pergolakan internal dan pembelajaran masing-masing Ornop. Secara umum urutan sejarah itu meliputi masa represif militer sejak 1989-1998 dan 2003-2004, masa bencana tsunami (2004) dan masa transisi (2005 hingga sekarang).

Pasca tsunami pun telah mengubah tatanan politik,  sebelumnya Ornop harus berhadapan dengan perangkat represif negara kini mereka harus berhadapan dengan kekuatan politik yang lain, kekuatan politik baru yang mengimplementasikan Syariat Islam dengan tafsirannya.

Tidak hanya cerita keberhasilan yang hadir di buku ini, ada pula cerita kegagalan Ornop untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Lebih jauh, tulisan juga dengan lugas menyampaikan kritik terhadap donor dan program turunannya yang informan anggap tidak kontekstual dan keliru. Misalnya dalam tulisan Hanny Wijaya, Program Bantuan Ekonomi dan Praktik Pembangunan Neoliberal (hlm. 133-136), Hanny meminjam analisis Harvey, Li dan Nicolas Rose untuk melihat praktik pembangunan neoliberal yang melemahkan pengorganisasian rakyat.

Di bagian akhir narasi, kedua penulisnya juga mengelaborasi refleksi individu dengan perangkat teori sederhana sehingga melahirkan satu pembelajaran menarik bagi pekerja-pekerja Ornop di tempat lain.

Menakar Pengalaman dan Mitos Tidak Bisa Menulis

KELEMAHAN buku ini, yang di awal telah diakui penulis, mereka memiliki keterbatasan di bagian konteks dan sejarah. Idealnya, pengalaman ini dapat dituliskan sendiri oleh pemilik pengalaman. Namun langkah ini—menggunakan penulis luar untuk mengamati, menuliskan dan menganalisis—sudah cukup menyelamatkan pengalaman berharga yang ada. Kedua penulis sudah berusaha semaksimal mungkin menutupi kekurangan tersebut dengan menghimpun data dari sumber-sumber pendukung.

Di bagian pendahuluan, Marsen Sinaga juga telah menegaskan adanya anggapan bahwa pengorganisir mengalami kesulitan untuk menuliskan sendiri pengalamannya dengan sistematis. Mendokumentasikan pengalaman pengorganisasian tidak jarang dianggap sebagai tugas khusus penulis, bukan pengorganisir.

Kelemahan lain, tulisan yang saya anggap “boros” karena dua penulis menarasikan konten yang sama secara umum dengan gaya dan perspektif yang berbeda. Untuk pembaca yang kurang memiliki waktu luang, tentunya hal ini akan menyita waktu.

Arianto Sangaji, pada bagian epilog, menerangkan bahwa buku ini belum sepenuhnya menyajikan pilihan alternatif yang bisa menggantikan sistem kapitalis yang serakah. Cerita pengalaman-pengalaman pengorganisasian Ornop di Aceh belum bisa diformulasikan menjadi alternatif gerakan yang lebih terperinci dan sistematis. Baginya, buku ini memang belum sampai ke tahap tersebut. Namun seperti itu, inisiatif-inisiatif pengorganisasian telah hadir dan coba mengantarkan pembaca ke tahap perubahan sosial lebih lanjut.

Hadirnya keberagaman perspektif di masing-masing penulis, menjadikan tiap bagian tulisan hadir kejutan-kejutan. Misalnya saja pada bagian tulisan yang dibuat Hanny Wijaya, perspektif perempuan menawarkan informasi yang khas. Begitu pula di bagian tulisan yang Abu Mufakhir narasikan, relasi modal dan struktur politik menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi politik dengan warna berbeda.

Buku ini bisa sangat membantu kerja-kerja pengorganisasian di tempat lain, khususnya dalam hal merefleksikan apa yang telah dikerjakan. Mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman Ornop yang ada di Aceh untuk direplikasikan oleh generasi muda yang juga sedang atau akan memulai melakukan pengorganisasian di lingkungannya. Apalagi di beberapa cerita di tulisan ini, pemuda memiliki  peran penting di dalam melakukan kerja-kerja basis ketimbang generasi “tua” yang lebih nyaman dengan status qou. Akhirnya saya ingin mengucapkan, selamat berlajar dan mensistematiskan pengalaman.[][1] Struktur pemerintahan kesultanan yang awalnya berfungsi untuk menjalankan ibadah shalat Jumat yang harus diikuti minimal 40 laki-laki dewasa. Dalam kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), lewat Qanun Meukuta Alam al Asyi, peran dan fungsi Mukim berkembang menjadi struktur Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Sekarang bisa setingkat dengan Kecamatan yang menaungi beberapa desa atau masa itu disebut Gampong_satuan pemerintahan terkecil.

*Agung Prabowo | Peneliti dan Pegiat AcSI Makassar.

*Rehal buku: Di Balik Kisah Gemerlap: Pergulatan Gerakan Sosial di Aceh sesudah Tsunami/ Abu Mufakhir & Hanny Wijaya/ INSISTPress & Development and Peace, 2014.