Description
Jurnal WACANA No.17/2004 | Negeri Tentara: Membongkar Politik Ekonomi Militer
Enam tahun sesudah gerakan pro-demokrasi di Indonesia melengserkan Jenderal Besar Soeharto dari singgasana kepresidenannya, tuntutan penghapusan peran politik militer dan polisi, yang dulu tergabung dalam satu wadah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), kini telah menabrak tembok. Apa yang terjadi justru sebaliknya: gerakan pro-demokrasi kini harus berhadapan dengan arus balik perlawanan militer terhadap usaha-usaha demokratisasi di Indonesia. Masalah ini sangat serius, sebab militer di negeri ini telah bermetamorfosa menjadi kekuatan politik yang paling menentukan, dan di bidang ekonomi pun kekuatannya tidak dapat diremehkan. Dengan kata lain, kita sudah dapat berbicara tentang remiliterisasi di Indonesia.
Indikatornya sekedar indikator kekuatan militer di lapangan, tapi juga indikator kedigdayaan militer dalam seluruh konstelasi politik di Indonesia, karena dua hal. Pertama, penyerbuan besar-besaran ke Aceh sejak Juni lalu didasarkan pada Keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Kedua, biaya perang di Aceh mendapat lampu hijau dari parlemen, dengan janji masih dapat ditambah lagi apabila dibutuhkan. Untuk enam bulan pertama, sejak Juni sampai dengan 9 November 2003, parlemen mengesahkan anggaran sebanyak Rp 1,2 trilyun untuk biaya pengiriman dan operasi pasukan di Aceh. Sedangkan untuk enam bulan berikutnya DPR RI telah menyetujui anggaran sebesar Rp 1,3 trilyun. Tidak jelas, dari mana asal dana yang disediakan untuk membiayai pasukan TNI dan Polri di Aceh, sebab tidak mungkin diambil dari APBN yang sudah ditentukan alokasinya tahun lalu. Apakah ada perusahaan—atau perusahaan-perusahaan—yang menalangi biaya itu? Kalau ada, apa imbalan yang diharapkan pihak swasta itu dari para serdadu kalau mereka berhasil menumpas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka? Lalu, bagaimana kelanjutan usaha segitiga antara pemerintah Indonesia, parlemen Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang menalangi biaya operasi militer itu? Tapi yang lebih prinsip lagi adalah: apa dampak bagi kehidupan demokrasi di Indonesia yang masih sangat rapuh dan rentan, bahwa parlemen kita, yang konon tersusun dari hasil pemilihan umum paling demokratis sejak zaman Soeharto, dapat begitu mudah menyerah menghadapi ‘todongan’ militer sebanyak trilyunan rupiah, pada saat ekonomi nasional kita masih begitu morat-marit?
(GEORGE JUNUS ADITJONDRO, Pengantar. Reformasi di Titik Balik? Membongkar Upaya-upaya Remiliterisasi di Indonesia, h.3-16)
Daftar Isi:
- Pengantar | Reformasi di Titik Balik? Membongkar Upaya-upaya Remiliterisasi di Indonesia | George Yunus Aditjondro | 3-16
- Kajian | Militer dan Pemerintahan Otoriter| Ivan A. Hadar | h.17-48
- Kajian | Peran Militer dalam Sistem Politik di Indonesia Sampai Jatuhnya Rezim Soeharto | S. Indro Tjahyono | 49-60
- Kasus | Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia dalam Periode Perang Aceh 1989-2003 | Otto Syamsuddin Ishak | 61-82
- Kasus | Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua | George Junus Aditjondro | 83-112
- Kasus | Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku | Ichsan Malik | 113-120
- Kasus | Bedil, Amis Darah, dan Mesiu: Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Ambon | Coen Husain Pontoh | 121-136
- Kasus | Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur | George Junus Aditjondro | 137-178
- Kasus | Tentang Militerisme di Indonesia: Kampanye Anti Re-Militerisme di Indonesia | Mashudi Noorsalim dan Curie Maharani Savitri | 179-196
- Kasus | Pengadilan HAM untuk Para Jenderal | Eko Prasetyo | 197-228
- Rehal Buku | Suara Sumbang dan Kritis Para Patriot [Tinjauan buku Untuk Negaraku: Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur karya Tono Suratman, Mereka Bicara Soal KPP-HAM Tim-Tim: Konspirasi Jatuhkan TNI & Disintegrasi? karya A.H. Nasution et al., Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan karya Agus Wirahadikusumah et al., dan SBY Sang Kandidat karya Usamah Hisyam et al.] | Khomsatun dan Prasetyo | 229-234
- Referensi | Daftar Akronim | 235-242
>> lihat versi bahasa Inggris | English version-click
>> edisi lainnya, lihat daftar jurnal WACANA
