Description
Satu survei tahun 2007 yang dilakukan DEMOS — Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi yang berkedudukan di Jakarta— menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia rapuh. Gejala itu ditandai terutama oleh menurunnya kadar berbagai kebebasan dasar, serta masih rendahnya mutu representasi dan partisipasi politik masyarakat. Kendati secara umum situasi demokrasi saat itu lebih baik dibandingkan situasi sebelumnya —yang terutama didorong oleh membaiknya beberapa aspek tatakelola pemerintahan (good governance) dan penerapan hukum (rule of law)— namun data yang diperoleh pada survei tersebut jelas memperlihatkan bahwa aspek-aspek paling mendasar dari demokrasi—yakni representasi dan partisipasi masyarakat sipil— masih tetap dalam keadaan buruk, sementara kebebasan sipil dan politik mulai menurun. Demokratisasi, jika pun terus berlangsung, tak ditopang oleh landas-pijak yang kuat.
Salah satu kesimpulan yang kelihatannya tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan hasil survei nasional sebelumnya (2003-2004) adalah masih buruknya representasi politik. Dengan kata lain, seluruh perjuangan dan proyek untuk memajukan reformasi sistem politik nasional, khususnya sejak kejatuhan Soeharto dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998, sejauh ini hanya melahirkan demokrasi tanpa representasi, suatu ‘representasi semu’. Dengan kata lain, demokrasi yang sejati —merujuk pada artinya yang paling mendasar, yakni pengendalian (kontrol) rakyat atas urusan-urusan publik berlandaskan kesetaraan politik— ternyata masih ‘jauh panggang dari api’.
Padahal, upaya untuk ‘menjadikan demokrasi yang bermakna’ (making democracy meaningful) tidaklah mesti selalu sempurna, namun tetap harus fungsional dan cukup substansial bagi kebanyakan warga negara, agar benar-benar penad (relevant) bagi mereka dalam mengendalikan dan mempengaruhi apa yang mereka anggap sebagai urusan bersama.
Pertanyaannya kemudian: Lantas, apa? Apa yang mestinya harus dikerjakan? Banyak gagasan dan saran yang pernah diajukan, mulai dari yang sekadar pengubah-sesuaian (modifikasi) sampai ke reformasi menyeluruh. Salah satunya adalah gagasan yang kini disarankan oleh DEMOS, yakni pembentukan Blok Politik Demokratik (selanjutnya disingkat BPD). Pada asasnya, gagasan ini merupakan upaya untuk mengatasi fragmentasi politik, memperbesar dukungan organisasi-organisasi rakyat, mengurangi penguasaan tunggal (demonopolisasi) politik sehingga, pada gilirannya, akan menciptakan dan memperkuat representasi politik yang benar-benar merakyat (popular representation).
Buku ini adalah panduan praktis pelatihan yang memperkenalkan gagasan BPD tersebut serta cara-cara atau langkah-langkah pembentukannya, terutama pada tingkat lokal, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai kecamatan dan desa.
