Description
Jurnal WACANA No.20/2005 | Kebijakan Kehutanan: Gagal!
Rusaknya hutan Indonesia bukan hanya menurunkan peranan hutan sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi juga telah menurunkan fungsi hutan sebagai daya dukung kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan hutan Indonesia nyatanya dewasa ini menjadi penopang kegiatan bisnis segelintir orang saja dan menjadi daya dukung dunia industri, yang seolah tidak mengenal kata cukup. Kebijakan pengelolaan kehutanan Indonesia semata merupakan cerminan kebijakan IMF dan Bank Dunia. Alih-alih berujung pada perbaikan kebijakan kehutanan dan perekonomian Indonesia, IMF dan Bank Dunia malah menyeret kondisi perhutanan Indonesia ke arah yang lebih buruk dan membawa Indonesia ke dalam kubangan hutang.
Bukanlah sesuatu yang sangat menakjubkan ketika sebuah negara mendeklarasikan bahwa semua sumberdaya alam yang ada di negara tersebut dikuasai oleh negara. Sebab negara memiliki kepentingan maha hebat terhadap sumberdaya alam, khususnya kepentingan menjadikan sumberdaya alam sebagai ‘mesin politik’ dan ‘mesin uang’ bagi golongan yang berkuasa. Kerap kali mereka menggunakan jargon sumberdaya alam untuk semua masyarakat. Namun dalam kenyataannya, bisnis dan pemanfaatan sumberdaya alam selalu dilaksanakan demi keuntungan golongan dan kelompok mereka sendiri. Yang tersisa kemudian hanyalah hutan-hutan yang rusak. Jurnal WACANA kali ini membedah kebijakan kehutanan Indonesia dari perspektif sejarah dan politik-ekonomi.
(HARIADI KARTODIHARDJO, Pengantar: Revitalisasi Pengelolaan Hutan ‘in absentia’ dalam Kungkungan Politik dan Birokrasi, h.3-12)
Daftar Isi:
- Pengantar | Revitalisasi Pengelolaan Hutan ‘in absentia’ dalam Kungkungan Politik dan Birokrasi | Hariadi Kartodihardjo | h.3-12
- Kajian | Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia | San Afri Awang | h.13-47
- Kajian | Pengaruh IMF dan Bank Dunia dalam Kebijakan Kehutanan Kontenporers | Bambang Setiono | h.49-67
- Kajian | Illegal Loging dan Delik Pencucian Uang | Willem Pattinasarany | h.69-94
- Kajian | Good Governance dan Multi Stakeholder Processes: Minus Melum dalam Wacana Neoliberal | Erwin Fahmi dan R. Yando Zakaria | h.95-114
- Kajian | Analisis Kebijakan dalam Pencegahan Kebakaran hutan di Sumatera | Erna S. Adiningsih., Hariadi K., dan D. Murdiyarso | h.115-134
- Kajian | Perang Terhadap Illegal Logging: Mencermati Gelar Operasi Hutan Lestari II di Papua | Ridzki Rinanto Sigit | h.135-156
- Kajian | Krisis Kepemilikan Hutan di Pulau Siberut | Darmanto | h.157-182
- Kajian | Di Balik Topeng Kepatuhan: Kontes harian Masyarakat Desa Hutan di Jawa | Hery Santoso | h.183-204
- Kajian | Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara | Eister Eirene Lintong | h.205-226
- Rehal | Tinjauan atas Konsep ‘Tenure Security’ dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia [Tinjauan buku A Place in the World: Tenure Security and Community Livelihoods, A Literature Review karya Lynn Ellsworth] | Suraya Afiff | h.227-249
>> edisi lainnya, lihat daftar jurnal WACANA
