Mendudukkan Perkara Operasi Dan Kajian Media Pasca-Orba: Sebuah Catatan diskusi dan peluncuran buku Orde Media

Mendudukkan Perkara Operasi Dan Kajian Media Pasca-Orba: Sebuah Catatan diskusi dan peluncuran buku Orde Media*

*Oleh: Achmad Choirudin, lulusan jurusan Ilmu Komunikasi UGM.

Di tahun pemilu tahun lalu, ketika Metro TV menyiarkan ragam kegiatan Partai Nasdem detail dengan pidato Surya Palloh; TV One mengikuti polah Aburizal Bakrie dengan Partai Golkar-nya; MNC TV rajin membuntuti safari politik Harry Tanoe bersama Partai Hanura dan Wiranto; khalayak cenderung tak lagi mempersoalkannya. Pemakluman. Rasa-rasanya demikianlah sikap banyak orang terhadap fenomena beroperasinya media massa di Indonesia kontemporer.

Obrolan seputar praktik media massa nyaris senantiasa menyinggung ketiga kanal televisi itu. Ketiganya masing-masing dimiliki oleh politisi sekaligus konglomrat elite. Pemanfaatan siaran ketiganya—yang menggunakan frekuensi publik—untuk kepentingan ekonomi-politik pribadi pemiliknya, memang tanpa tedeng aling-aling. Hingga sebagian masyarakat menganggapnya bukan keanehan.

Operasi media massa, terutama televisi, kini ditandai dengan dua kecenderungan. Di ranah jurnalisme, siaran berita televisi campur-aduk dengan kampanye. Sementara di ranah hiburan, tontonan televisi berbaur dengan iklan. Kecenderungan ini saban hari kian terus-terang. Hingga pemakluman dan kesan wajar oleh publik terhadapnya, disadari atau tidak, timbul.

Namun, pemakluman dan kewajaran atas kebebalan industri media itu toh tidak membatalkan upaya-upaya kritik terhadapnya. Jika dirunut fungsi dan prinsip ideal beroperasinya media massa, kecenderungan tersebut memang perlu terus disikapi secara kritis. Kritik kiranya akan baik dengan mendasarkannya pada kajian.

Maka, kita perlu mendudukkan perkaranya. Bahwa fungsi ideal media massa adalah melayani warga masyarakat dalam keberadaannya sebagai bagian dari suatu institusi sosial (politik, ekonomi dan budaya) (Siregar, 2000). Lebih luas jika merujuk pada pemikiran yang memosisikan media massa sebagai salah satu ruang publik (dipelopori oleh Jurgen Habermas), media massa mengemban fungsi ideal untuk menyediakan ruang publik yang demokratis agar masyarakat bisa membuat keputasan sebaik mungkin dalam kehidupan. Khususnya bagi televisi yang menggunakan frekuensi gelombang udara—sebagai sumberdaya milik publik—dalam operasi siarannya, fungsi melayani publik itu tak pernah tidak relevan.

Namun, apa yang dipraktikkan media massa, khususnya televisi, hari-hari ini sebagaimana dipaparkan di muka? Mereka bukan lagi bertujuan melayani publik, melainkan melayani kepentingan personal si bos (baik politis maupun ekonomis) yang bergandeng mesra dengan pelanggengan akumulasi kapital dunia industri, baik media itu sendiri maupun sektor lainnya.

Poin selanjutnya, realitas beroperasinya media massa yang demikian itu, yang disebut sebagai konglomerasi, perlu dicatat, tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menggejala di dunia. Robert McChesney (2000) mengelaborasi bagaimana hiperkomersialisasi informasi publik berkonfigurasi di Amerika Serikat sepaket dengan konsentrasi kepemilikan serta konglomerasi korporasi media. Alih-alih menyediakan informasi yang berkualitas, media massa tergiring untuk sekadar mengejar laba. Semua ini terjadi dalam konteks ekonomi-politik-kebudayaan dalam rezim kapitalisme global.

Maka, dengan terpaksa, saya pun memaklumi kecenderungan operasi media massa tersebut. Tetapi, kalau saya pikir-rasakan, pemakluman itu susah dibedakan dengan keputusasaan. Untunglah, 6 Juni lalu, saya menghadiri gelaran diskusi dengan tajuk “Kajian Media di Indonesia Pra dan Pasca Orde Baru” yang diselenggarakan Remotivi untuk meluncurkan buku Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru (Yovantra Arief dan Wisnu Prasetya Utomo, 2015).

Diskusi dibuka dengan pemaparan realitas operasi media massa oleh direktur Remotivi, Muhamad Haychael yang beberapa artikelnya dimuat dalam buku. Haychael memaparkan isi buku yang membagi realitas dan kajian media dalam empat ranah: praktik jurnalisme, konteks, teks, dan khalayak. Media massa, sebagai poros komunikasi massa, memang melibatkan empat ranah itu. Maka, buku yang berisi 37 artikel dari remotivi.or.id itu bisa dibilang merangkum nyaris keseluruhan titik-titik bobroknya operasi media massa di Indonesia.

Konsentrasi kepemilikan dan konglomerasi industri media di Indonesia sendiri bukannya tak pernah diulas. Pasca-Reformasi 1998, seiring dengan neoliberalisasi ekonomi-politik, pertumbuhan industri media di Indonesia didominasi oleh kepentingan kapital yang lantas meneguhkan oligopoli media, konsentrasi kepemilikan, dan konglomerasi. Sampai tahun 2012, duabelas korporasi media menguasai nyaris seluruh saluran media, baik cetak, penyiaran, maupun online (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012). Mereka berkongsi dengan berbagai bisnis besar lain, mulai dari sumberdaya alam, properti, hingga kesehatan. Ignatius Haryanto (2010) mengungkapkan, praktik jurnalisme di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan komersial sekaligus politis dari pemilik media.

Mundur ke belakang, di era Orde Baru, Daniel Dhakidae mengulas bagaimana kepentingan kapital (baca: ekonomi) dan politik elite negara berkonfigurasi dengan pers (baca: media), melalui disertasinya The State, The Rise of Capital, and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry (Cornell University, 1991). Pemimpin redaksi Prisma tersebut, dalam diskusi Remotivi, menegaskan, jika selama Orde Baru pers kita didominasi oleh negara, pada rezim neoliberal kini, pers kita disetir oleh modal; dengan konteks: jika pada era Orde Baru kapitalisme yang berjalan masih terbatas, kinilah era kapitalisme yang advance/ sempurna.

Lantas, bagaimana posisi institusi akademik (universitas) yang membidangi kajian media (baca: jurusan ilmu komunikasi)? Pertanyaan ini menutup paparan Haychael dalam diskusi.

Ignatius Haryanto, peneliti di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, memaparkan genealogi kajian media dan komunikasi di Indonesia. Poin pentingnya, terjadi kecenderungan “bias Amerika” dalam pengajaran ilmu komunikasi beserta ilmuwannya di Asia Tenggara. Perkembangannya pun menunjukkan paradigma yang tunggal, yakni modernisasi, di mana komunikasi menjadi salah salah satu bagian dari program-program pembangunan pemerintah, tanpa ada kritik keras atasnya. Lebih spesifik, menurut Haryanto, terjadi kekosongan tradisi Marxisme dalam ilmu komunikasi di Indonesia selama Orde Baru, sehingga menjadikan tertinggal-jauhnya kajian media dan komunikasi di Indonesia, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin dan India yang mana para sarjananya mengeksplorasi betul tradisi sebagai masyarakat pascakolonial untuk “menegaskan posisi mereka dalam suatu dunia baru pasca-Perang Dunia II”.

Seiring terbukanya wacana kritis, khususnya Marxisme, pasca-Reformasi setidaknya membuka gairah digunakannya paradigma kritis dalam kajian media dan komunikasi. Dan buku Orde Media, meski menampilkan opini ketimbang penelusuran ilmiah mendalam, bisa mewarnai kajian pertelevisian di tengah kondisi seperti ini.

Sementara Dhakidae menegaskan, di tengah muramnya operasi media massa kini, Marxisme-lah—spesifik Neomarxis untuk kajian media dan komunikasi—yang memiliki optimisme akan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, menurut Dhakidae, diperlukannya analisis struktural ekonomi-politik untuk melontarkan kritik yang tajam dan menyeluruh terhadap operasi media kini. Anilisis demikian harus melibatkan penglihatan terhadap segitiga-relasi, yakni state and mediastate and capital, dan media and capital. Analisis framing, analisis isi, dan berbagai metode penelitian media yang partikular lainnya, akan memberikan makna kritik yang signifikan terhadap operasi media jika melibatkan analisis yang demikian.

Dan buku Orde Media dengan para penulis dari ragam latar kajian itu memuat beberapa nama Karl Marx, istilah Marxis(me), dan bahkan komunis(me). Meskipun saya punya catatan khusus untuk pemuatan dan penggunaan pandangan tersebut dalam isi tulisan, bagi saya buku ini mampu menggairahkan pandangan ekonomi-politik kritis dalam kajian media, televisi, dan komunikasi di era kekebalan industri media terhadap kritik.

Bacaan Pendukung:

Ashadi Siregar (2000), “Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4(2), 171–196.

Ignatius Haryanto (2011), “Media owership and its implications for journalist and journalism in Indonesia”, dalam David T. Hill dan Krishna Sen (eds.), Politics and the Media in Twenty-Firts Century Indonesia: Decade of Democracy, London: Routledge, hlm. 104–118.

————— (2015), “Kajian Media pada Masa Orde Baru dan Sesudahnya”, makalah unuk diskusi peluncuran buku Orde Media, Remotivi, Jakarta, 6 Juni 2015.

Robert W. McChesney (2000), Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times, New York: The New Press.

Yanuar Nugroho, D.A. Putri, dan S. Laksmi (2012), Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia, Centre fo Innovation Policy and Governance and HIVOS Regional Office Southeast Asia, funded by Ford Foundation, Jakarta: CIPG dan HIVOS.

*Rehal buku: Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru/ Yovantra Arief & Wisnu Prasetya Utomo/ INSISTPress & Remotivi, 2015.